64 Pekerja Krakatau Steel Kembali Dipekerjakan Usai Mediasi DPR

JAKARTA, Suarana.id – Sebanyak 64 pekerja di lingkungan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dan anak usahanya kembali dipekerjakan setelah sengketa ketenagakerjaan dimediasi pimpinan DPR bersama Komisi VI. Para pekerja tersebut memperoleh status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), upah sesuai upah minimum regional (UMR), serta jaminan BPJS.

Penyelesaian itu dicapai setelah pertemuan antara perwakilan serikat pekerja, pimpinan DPR, Komisi VI, dan manajemen perusahaan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Ketua Komisi VI DPR Anggia Ermarini menjelaskan, mediasi telah berlangsung hampir satu bulan untuk menyelesaikan persoalan normatif para pekerja yang disebut telah mengabdi hingga delapan tahun tanpa kejelasan status dan hak-hak dasar.

“64 pekerja yang semestinya mau diberhentikan itu menjadi PKWT dengan gaji yang UMR lalu kemudian BPJS juga udah ada, dengan status yang jelas juga,” ujar Anggia usai pertemuan.

DPR kawal kepastian status pekerja

Anggia mengatakan penyelesaian tersebut juga merupakan tindak lanjut arahan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Meski para pekerja telah kembali bekerja dengan status kontrak, DPR menyatakan akan mengawal perkembangan hubungan kerja mereka.

Menurut Anggia, status PKWT diharapkan menjadi langkah awal untuk memberikan kepastian hak pekerja. Ia menyebut peluang pengangkatan menjadi karyawan tetap atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) masih akan dikawal seiring pembenahan internal perusahaan.

Persoalan ketenagakerjaan ini sebelumnya mencuat setelah 64 pekerja disebut mengalami pemberhentian sepihak. Para pekerja kemudian mencari penyelesaian melalui jalur perwakilan dan meminta perhatian parlemen.

Serikat pekerja apresiasi mediasi

Ketua Umum Konfederasi KASBI, Sunarno, mengapresiasi langkah Komisi VI dan pimpinan DPR yang memfasilitasi penyelesaian sengketa di lingkungan perusahaan pelat merah tersebut.

Sunarno mengungkapkan, upaya penyelesaian melalui jalur birokrasi di tingkat daerah sebelumnya dinilai belum memberikan hasil yang diharapkan. Karena itu, serikat pekerja meminta keterlibatan DPR untuk mempertemukan pekerja dengan manajemen perusahaan.

“Kawan-kawan yang diberhentikan ini akhirnya dipekerjakan kembali,” kata Sunarno.

Sunarno juga menyebut pertemuan tersebut turut dihadiri Direktur Utama Krakatau Steel. Dalam proses mediasi, tuntutan normatif pekerja disebut telah dipenuhi.

Pengawasan hak pekerja tetap diperlukan

Kesepakatan mempekerjakan kembali 64 orang tersebut menjadi perkembangan positif bagi penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Namun, pelaksanaan kesepakatan tetap perlu diawasi agar hak pekerja benar-benar dipenuhi dalam praktik, termasuk pembayaran upah, kepesertaan jaminan sosial, masa kerja, dan ketentuan kontrak.

Perusahaan juga perlu memastikan hubungan kerja berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan. Sementara itu, serikat pekerja diharapkan tetap memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan hak anggotanya melalui mekanisme yang sah.

Peristiwa ini kembali menegaskan pentingnya dialog antara perusahaan dan pekerja dalam menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan. Kepastian status dan perlindungan hak dasar merupakan bagian penting untuk menjaga hubungan industrial yang sehat, khususnya di perusahaan yang memiliki peran strategis dalam industri nasional.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Tutup