Jawa Barat Jadi Percontohan Pengurangan Sampah Pangan, Bandung Raya Hasilkan 1,5 Juta Ton
BANDUNG, Suarana.id – Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas dan Global Green Growth Institute (GGGI) meluncurkan Rencana Aksi Daerah (RAD) Ekonomi Sirkular serta Program Food Loss and Waste Reduction (FLOWER) 2025–2045.
Program tersebut dirancang untuk mengurangi susut dan sampah pangan atau food loss and waste (FLW), sekaligus mendorong pengelolaan sumber daya yang lebih berkelanjutan di Jawa Barat.
Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Teguh Sambodo, mengatakan program tersebut mendorong masyarakat untuk memiliki kesadaran dan tanggung jawab dalam mengelola limbah pangan.
Menurutnya, inovasi juga diperlukan agar limbah dapat dikelola secara bertanggung jawab sejak proses produksi hingga konsumsi.
“Melalui program ini, masyarakat didorong memiliki kesadaran, tanggung jawab, dan juga inovasi yang memungkinkan mengelola limbah dari produksi hingga konsumsi secara bertanggung jawab,” kata Teguh seusai peluncuran di Kantor Bappeda Jawa Barat, Bandung, Selasa (29/9/2026).
Program FLOWER merupakan bagian dari program regional yang didanai IKEA Foundation dengan wilayah pelaksanaan di India, Meksiko, dan Uganda. Program ini mengadopsi pendekatan foodshed dengan menangani seluruh rantai nilai pangan dalam wilayah tertentu.
Pendekatan tersebut mencakup proses produksi pangan, distribusi dan pengolahan hingga tahap konsumsi.
Jawa Barat dipilih sebagai percontohan atau pilot project Program FLOWER karena memiliki tantangan sekaligus potensi besar dalam pengelolaan susut dan sampah pangan.
Berdasarkan studi Bappenas pada 2024, susut pangan di Jawa Barat mencapai 47,79 persen dari total food loss and waste di tingkat provinsi.
Sementara itu, kawasan Bandung Raya diperkirakan berkontribusi terhadap sekitar 1,5 juta ton sisa pangan setiap tahun. Kondisi tersebut tidak terlepas dari posisi Bandung Raya sebagai kawasan metropolitan terbesar ketiga di Indonesia.
Kawasan tersebut diperkirakan dihuni sekitar 9,3 juta penduduk pada 2025 dan pada 2023 menampung sekitar 7,7 juta wisatawan.
Secara nasional, food loss and waste pada periode 2000–2019 diperkirakan berada pada kisaran 1,44–31,8 persen dari total pangan yang diproduksi pada berbagai kelompok komoditas, termasuk hortikultura, perikanan, dan peternakan.
Lima sektor prioritas
Teguh mengatakan, Kementerian PPN/Bappenas sebelumnya telah meluncurkan Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional Ekonomi Sirkular (RAN-ES) 2025–2045.
RAN-ES menjadi salah satu pendekatan untuk mengurangi timbulan sampah sekaligus mendorong pemanfaatan sumber daya secara lebih berkelanjutan.
Dalam pelaksanaannya, RAN-ES memprioritaskan lima sektor, yakni pangan, konstruksi, elektronik, tekstil, serta retail atau kemasan plastik.
Kelima sektor tersebut merepresentasikan hampir sepertiga Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi lebih dari 43 juta orang pada 2019.
Untuk tingkat Jawa Barat, pemerintah daerah menambahkan dua sektor unggulan lainnya, yakni kertas dan otomotif. Kedua sektor tersebut dinilai memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian daerah.
“Kami mengapresiasi Provinsi Jawa Barat yang sudah bersedia menjadi pilot, menjadi lighthouse untuk provinsi yang lain dalam mengembangkan dan menerapkan ekonomi sirkular,” ujar Teguh.
Sampah makanan jadi tantangan
Selain persoalan ekonomi dan pengelolaan sumber daya, susut dan sampah pangan juga berkaitan dengan isu perubahan iklim.
FLW disebut berkontribusi sekitar 8–10 persen terhadap emisi gas rumah kaca global. Sampah pangan juga berkaitan dengan pemborosan sumber daya, termasuk lahan pertanian dan air tawar.
Kerugian pangan yang terjadi pada berbagai tahap produksi dan transportasi, serta pangan yang terbuang pada tahap distribusi dan konsumsi, turut menimbulkan dampak ekonomi dan lingkungan.
Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Jawa Barat, Sumasna, mengatakan sampah makanan menjadi salah satu tantangan serius yang dihadapi Jawa Barat.
“Di urusan hilir, sampah yang masuk ke TPA itu ternyata 45 sampai 50 persen itu merupakan sampah dari makanan, sisa makanan,” kata Sumasna.
Kondisi tersebut semakin menjadi perhatian mengingat sistem pengelolaan limbah di kawasan Bandung Raya menghadapi tekanan, termasuk Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sarimukti yang disebut hampir mencapai kapasitas maksimal.
Karena itu, intervensi pada sektor hulu diperlukan untuk mengurangi timbulan food loss and waste sebelum sampah berakhir di tempat pemrosesan akhir.
Melibatkan pemerintah, swasta dan akademisi
Program FLOWER akan diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas dan dilaksanakan oleh GGGI.
Bappeda Provinsi Jawa Barat diusulkan menjadi pemangku kepentingan utama sekaligus penerima manfaat program, mengingat perannya sebagai lembaga yang memiliki kewenangan multisektoral dalam perencanaan pembangunan di tingkat provinsi.
Pelaksanaan program nantinya melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari sektor pemerintah dan swasta, serta kalangan akademisi.
Koordinasi lintas sektor tersebut ditujukan untuk memastikan adanya sinergi sekaligus mencegah terjadinya tumpang tindih dengan berbagai inisiatif yang telah berjalan.
Kementerian PPN/Bappenas bersama Bappeda Provinsi Jawa Barat akan memberikan arahan umum dalam pelaksanaan program.
Selain itu, direncanakan pembentukan Project Steering Committee (PSC) atau Komite Pengarah Proyek yang akan memandu pelaksanaan program dan mendorong lahirnya solusi yang sesuai dengan kondisi daerah.
Komite tersebut juga akan dikoordinasikan dengan Circular Economy Steering Group (CESG) lintas kementerian yang akan dibentuk dan dipimpin Bappenas, khususnya melalui Kelompok Kerja Sektor Pangan.
Dengan program tersebut, pengurangan susut dan sampah pangan diharapkan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir, tetapi dimulai sejak produksi, distribusi, pengolahan hingga konsumsi.
Tinggalkan Balasan
