Narasi Angel Vision Dibantah, Hendra Supriatna Minta Tuduhan terhadap Polresta Karawang Dibuktikan

Hendra Supriatna, S.H., M.H., Presiden Direktur LBH Arya Mandalika, saat menyampaikan tanggapan terkait polemik Angel Vision dan dugaan peredaran obat-obatan keras jenis Tramadol di Kabupaten Karawang.

KARAWANG, Suarana.id – Polemik antara aktivis Angel Vision dan jajaran Polresta Karawang terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penanganan peredaran obat-obatan keras jenis Tramadol terus bergulir. Kedua belah pihak menyampaikan pandangan berbeda, mulai dari dugaan praktik suap dan tawaran uang untuk menghapus video hingga desakan agar tuduhan yang berkembang dibuktikan melalui mekanisme hukum.

Sebelumnya, Angel Vision angkat bicara setelah namanya menjadi sorotan di media sosial. Ia membantah tuduhan yang mengarah pada dugaan pemerasan terhadap bandar obat-obatan keras.

Angel Vision mengungkapkan, persoalan bermula dari video yang memuat dugaan penerimaan uang sebesar Rp60 juta oleh oknum aparat berinisial Ipda Rudi dari seorang bandar obat-obatan keras sebagai bentuk tebusan.

Menurut pengakuannya, persoalan tersebut kemudian mendapat perhatian Propam Polda Jawa Barat dan sejumlah oknum yang diduga terlibat telah ditindak.

Namun, Angel Vision mengaku menghadapi polemik baru setelah didatangi mantan pejabat Humas Polresta Karawang bernama Wildan. Dalam pertemuan yang disebut berlangsung untuk ngopi tersebut, ia mengaku ditawari uang Rp20 juta agar video yang diunggahnya diturunkan.

Tawaran tersebut, menurut Angel Vision, ditolak. Ia juga membantah pernah meminta maupun menerima uang sebagaimana tuduhan yang berkembang di media sosial.

Di sisi lain, Presiden Direktur LBH Arya Mandalika, Hendra Supriatna, S.H., M.H., memberikan tanggapan berbeda. Ia menilai kritik terhadap kepolisian merupakan hak masyarakat, tetapi setiap tuduhan harus disertai fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hendra secara khusus mempertanyakan dasar tuduhan mengenai dugaan intimidasi, ketidakkooperatifan pimpinan Polresta Karawang, serta tawaran uang Rp20 juta untuk menurunkan video.

Menurutnya, apabila peristiwa tersebut benar terjadi, pihak yang menyampaikan tuduhan perlu membuka bukti pendukung, termasuk kronologi, saksi, rekaman komunikasi, maupun bukti lain yang relevan.

“Jangan hanya membangun narasi di media sosial. Siapa yang menawarkan uang Rp20 juta? Kapan peristiwanya? Di mana tempatnya? Siapa saksinya? Semua harus dibuka secara terang benderang agar tidak menjadi tuduhan sepihak,” ujar Hendra Pada Suarana.id Senin, (09/11/2026).

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak terburu-buru menghakimi anggota kepolisian yang belum terbukti melakukan pelanggaran. Pemeriksaan, kata dia, harus dilakukan secara objektif dan transparan.

LBH Minta Pemberantasan Tramadol Tidak Terganggu Polemik

Lebih lanjut, Hendra menegaskan bahwa persoalan utama yang tidak boleh terabaikan adalah pemberantasan peredaran obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan, khususnya Tramadol.

Ia meminta agar penanganan persoalan tersebut tidak berhenti pada saling serang pernyataan di media sosial, melainkan ditelusuri hingga sumber pasokan, pemasok, pemilik usaha, jalur distribusi, dan pihak-pihak yang diduga mengambil keuntungan.

Hendra juga menyampaikan bahwa LBH Arya Mandalika memiliki sejumlah informasi dan bahan terkait dugaan setoran maupun hubungan pihak tertentu dengan jaringan peredaran Tramadol. Namun, ia menegaskan seluruh informasi tersebut tetap harus diuji melalui proses hukum dan alat bukti yang sah.

“Kalau memang ada dugaan setoran, tunjukkan bukti dan aliran uangnya. Kalau ada dugaan makelar kasus, bongkar siapa yang bermain. Semuanya harus dibuktikan, bukan sekadar menjadi tuduhan,” tegasnya.

Dalam pernyataannya, Hendra turut menyinggung Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2025 tentang Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan sebagai salah satu dasar pengawasan peredaran obat-obatan tersebut.

Tempuh Jalur Hukum, Masyarakat Diminta Tidak Terprovokasi

Hendra menyebut tim hukum LBH Arya Mandalika telah mengambil langkah pengaduan hukum terhadap pihak yang disebut sebagai Anglevissionnews terkait informasi yang dipersoalkan.

Ia berharap proses hukum menjadi ruang untuk menguji kebenaran masing-masing pihak secara objektif, bukan menjadi alasan untuk saling menghakimi.

Di sisi lain, masyarakat yang menemukan dugaan pelanggaran oleh anggota kepolisian juga diingatkan untuk menggunakan saluran pengaduan resmi melalui Propam Polri, dengan menyertakan kronologi dan bukti pendukung.

Hendra menegaskan, pihaknya tidak bermaksud memberikan kekebalan kepada institusi kepolisian. Menurutnya, anggota yang terbukti melakukan pelanggaran harus ditindak tegas, tetapi anggota yang belum terbukti bersalah juga tidak seharusnya menjadi sasaran tuduhan tanpa dasar yang jelas.

“Kalau ada oknum yang bersalah, tindak tegas. Tetapi jangan pula membiarkan anggota yang tidak terbukti bersalah menjadi korban tuduhan dan penggiringan opini,” katanya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Tutup