Komisi III Panggil Kapolri, Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden Jadi Sorotan

JAKARTA, Suarana.id – Komisi III DPR RI dijadwalkan menggelar rapat kerja bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kamis (12/11/2026). Salah satu agenda utama rapat tersebut adalah meminta penjelasan mengenai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia.
Rapat yang dijadwalkan berlangsung pukul 08.30 hingga 12.00 WIB itu juga akan membahas perkembangan penegakan hukum terhadap para tersangka kasus illegal interception atau penyadapan ilegal.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengatakan pihaknya akan meminta Kapolri mengungkap secara menyeluruh fakta-fakta terkait perkara tersebut, termasuk dugaan adanya rangkaian tindakan lain yang disebut saling berkaitan.
Menurut Habiburokhman, persoalan yang perlu didalami tidak hanya menyangkut penyadapan, tetapi juga dugaan aktivitas pengawasan ilegal (illegal surveillance), pembentukan opini negatif di media sosial, hingga penggalangan massa aksi.
Ia menyebut sejumlah tindakan tersebut diduga berkaitan dengan kelompok yang disebutnya sebagai kelompok Listyo Sigit Prabowo (LSP).
“Selain penyadapan diduga ada rangkaian perbuatan ilegal mereka lainnya, seperti surveillance ilegal, pembunuhan karakter secara ilegal, pengkondisian opini di media sosial untuk merongrong program pemerintah, penggalangan massa aksi dan lain-lain,” ujar Habiburokhman dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria di Jakarta.
Politisi Partai Gerindra tersebut menilai dugaan rangkaian tindakan itu perlu ditelusuri secara serius karena, menurutnya, berpotensi mengganggu pelaksanaan tugas Presiden.
Habiburokhman juga menyatakan, apabila dugaan tersebut terbukti, perbuatan yang dimaksud dapat dikaitkan dengan tindak pidana makar sebagaimana disebut dalam Pasal 160 KUHP.
Meski demikian, pembuktian atas berbagai dugaan tersebut tetap menjadi ranah aparat penegak hukum melalui proses penyelidikan dan penyidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Ia memastikan seluruh anggota Komisi III DPR RI telah mengonfirmasi kehadiran dalam rapat bersama Kapolri tersebut.
“Rapat akan mulai jam 8.30 dan berakhir pukul 12, semua anggota konfirmasi hadir,” pungkasnya.
Rapat kerja ini menjadi forum bagi Komisi III untuk meminta penjelasan langsung dari Kapolri mengenai perkembangan penanganan kasus penyadapan ilegal serta dugaan rangkaian peristiwa lain yang turut disampaikan dalam agenda pembahasan.


