LBH Arya Mandalika Bawa Polemik Isu SARA Karawang ke Meja Kapolda Jabar

Fajar For Bakti, S.H., salah satu pimpinan LBH Arya Mandalika yang turut menandatangani surat pengaduan dugaan penyebaran isu SARA di Kabupaten Karawang kepada Kapolda Jawa Barat.

KARAWANG, Suarana.id – Polemik dugaan penyebaran isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) di Kabupaten Karawang kembali menjadi perhatian. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Arya Mandalika secara resmi menyampaikan pengaduan kepada Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Barat melalui surat bernomor 037/LBH-AM/XI/2026 tertanggal 11 November 2026.

Pengaduan tersebut meminta kepolisian menindaklanjuti dugaan pernyataan yang dinilai berpotensi memicu kebencian, permusuhan, hingga konflik sosial di tengah masyarakat.

Surat yang ditujukan kepada Kapolda Jabar itu juga ditembuskan kepada Kapolri, Kabareskrim Polri, dan Kadiv Propam Polri.

Presiden Direktur LBH Arya Mandalika, Hendra Supriatna, S.H., M.H., bersama Herdiwan Supriyatna, S.H., M.H., dan Fajar For Bakti, S.H., tercantum sebagai pihak yang menandatangani pengaduan tersebut.

Dalam suratnya, LBH Arya Mandalika meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan secara objektif terhadap sejumlah pernyataan yang dikaitkan dengan H. MTS.

LBH menilai persoalan yang berkembang tidak seharusnya diselesaikan melalui tekanan massa maupun tindakan di luar mekanisme hukum. Sebaliknya, seluruh pihak diminta menempuh jalur yang sah agar persoalan tidak berkembang menjadi konflik antarkelompok masyarakat.

Kembali Mengangkat Polemik yang Bergulir Sejak 2024

Dalam uraian pengaduannya, LBH Arya Mandalika turut menyinggung rangkaian peristiwa yang disebut telah berlangsung sejak 2024.

Pada 4 Agustus 2024, sebanyak 24 organisasi masyarakat (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan organisasi kepemudaan (OKP) di Kabupaten Karawang disebut pernah melaporkan H. MTS ke Polres Karawang.

Pengaduan tersebut berkaitan dengan dugaan penyebaran isu SARA dan pernyataan bernada provokatif melalui media sosial TikTok yang disebut menggunakan istilah “banjir darah”.

Selanjutnya, pada 5 Oktober 2024, terdapat laporan polisi bernomor LP/B/1273/X/2024/SPKT/POLRESTA KARAWANG/POLDA JAWA BARAT terkait dugaan tindak pidana tertentu.

LBH Arya Mandalika kembali mengangkat persoalan tersebut melalui surat pengaduan terbaru pada November 2026. Langkah itu dimaksudkan untuk meminta kejelasan dan mendorong penanganan hukum terhadap persoalan yang dinilai berpotensi mengganggu kondusivitas masyarakat.

Berawal dari Polemik Penolakan Ceramah

Persoalan yang diadukan disebut bermula dari polemik penolakan terhadap seorang tokoh agama yang sebelumnya menyampaikan ceramah di Masjid Agung Karawang.

Perbedaan pandangan mengenai kegiatan keagamaan maupun aspirasi masyarakat dinilai perlu disampaikan melalui mekanisme yang tepat, tanpa berkembang menjadi pernyataan yang berpotensi menyerang identitas kelompok tertentu.

LBH Arya Mandalika meminta kepolisian menelusuri konteks, substansi, serta bukti-bukti terkait pernyataan yang dipersoalkan. Pemeriksaan juga diharapkan mencakup rekaman maupun unggahan media sosial yang menjadi bagian dari pengaduan.

Dengan demikian, penilaian terhadap ada atau tidaknya unsur pelanggaran hukum sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum berdasarkan alat bukti dan ketentuan perundang-undangan.

Minta Penanganan Profesional dan Tidak Berpihak

Dalam keterangannya, LBH Arya Mandalika menegaskan bahwa dugaan ujaran kebencian maupun pernyataan yang berpotensi memancing konflik harus ditangani melalui proses hukum.

“Ujaran kebencian atau pernyataan yang berpotensi memancing konflik tentu harus ditangani sesuai hukum. Kita tidak boleh bertindak berdasarkan emosi. Serahkan kepada aparat penegak hukum untuk memprosesnya secara profesional,” demikian pernyataan LBH Arya Mandalika dalam bahan pengaduan tersebut.

LBH juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dan tetap menjaga hubungan antarkelompok di tengah keberagaman masyarakat Karawang.

Hingga pengaduan tersebut disampaikan, belum terdapat informasi terverifikasi mengenai tindak lanjut resmi Polda Jawa Barat atas surat bernomor 037/LBH-AM/XI/2026 tersebut.

Sikap dan keterangan pihak MTS maupun pihak kepolisian terkait substansi pengaduan ini juga masih perlu dikonfirmasi.

Penanganan yang transparan, objektif, dan berdasarkan hukum diharapkan dapat memberikan kepastian sekaligus mencegah polemik berkembang menjadi persoalan yang lebih luas.

Sebab, menjaga kerukunan masyarakat bukan hanya tanggung jawab aparat, melainkan kepentingan seluruh elemen masyarakat Karawang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Tutup