Dewan Pers Perbarui Ketentuan KBLI Perusahaan Pers, Media Wajib Sesuaikan Klasifikasi Usaha

JAKARTA, Suarana.id – Dewan Pers menerbitkan Surat Edaran Nomor 01/SE-DP/VIII/2026 tentang Pembaruan Nomor Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) pada badan hukum perusahaan pers. Kebijakan ini mengatur penyesuaian klasifikasi bidang usaha yang menjadi salah satu persyaratan pendataan dan verifikasi perusahaan pers.
Surat edaran yang ditetapkan di Jakarta pada 10 Agustus 2026 dan ditandatangani Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, tersebut merupakan tindak lanjut atas perkembangan ketentuan KBLI terbaru yang ditetapkan pemerintah pada 2025.
Dalam surat edaran itu dijelaskan, perusahaan pers sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers harus berbadan hukum pers. Salah satu penandanya adalah pencantuman KBLI yang berkaitan dengan kegiatan pers dalam akta badan hukum perusahaan.
Ketentuan tersebut juga menjadi bagian dari persyaratan pendataan dan verifikasi perusahaan pers oleh Dewan Pers sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/I/2023 tentang Pendataan Perusahaan Pers.
Sebelumnya, lampiran peraturan tersebut mencantumkan sejumlah KBLI bidang pers, di antaranya 58130 untuk penerbitan berkala, 63122 untuk portal web, 6022 untuk televisi, dan 60102 untuk radio.
Namun, seiring perubahan klasifikasi usaha yang ditetapkan pemerintah pada 2025, Dewan Pers melakukan penyesuaian terhadap nomor KBLI yang digunakan perusahaan pers.
Keputusan tersebut diambil melalui rapat pleno Dewan Pers ke-32 pada 27 Juli 2026. Salah satu poin pentingnya adalah penetapan satu nomor KBLI wajib bagi perusahaan pers, sementara perusahaan diperbolehkan memiliki KBLI lain sebagai bidang usaha pendukung.
Tujuh KBLI Utama Perusahaan Pers
Dalam surat edaran tersebut, Dewan Pers menetapkan tujuh KBLI yang masuk kategori utama perusahaan pers, yaitu:
- 58120 – Penerbitan Surat Kabar, mencakup penerbitan surat kabar dalam bentuk cetak, elektronik, digital, analog, maupun bentuk lainnya.
- 58130 – Penerbitan Jurnal dan Penerbitan Berkala, mencakup penerbitan jurnal dan berbagai terbitan berkala lainnya.
- 60101 – Radio Analog, mencakup kegiatan penyiaran radio menggunakan sinyal analog.
- 60102 – Radio Digital, mencakup kegiatan penyiaran radio menggunakan sinyal digital.
- 60202 – Televisi Digital, mencakup penyiaran dan pemrograman televisi menggunakan sinyal digital.
- 60311 – Aktivitas Kantor Berita Oleh Pemerintah, mencakup pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan penyebarluasan berita oleh pemerintah.
- 60312 – Aktivitas Kantor Berita Oleh Swasta, mencakup kegiatan pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan penyebarluasan berita oleh pihak swasta.
Penetapan tersebut memberikan pilihan klasifikasi utama sesuai dengan karakteristik kegiatan perusahaan pers, baik yang bergerak di bidang penerbitan surat kabar, jurnal, penyiaran maupun pengelolaan kantor berita.
KBLI Pendukung Perusahaan Pers
Selain KBLI utama, Dewan Pers juga menetapkan sejumlah klasifikasi usaha pendukung yang dapat dimiliki perusahaan pers untuk menunjang kegiatan operasional dan pengembangan bisnis media.
KBLI pendukung tersebut meliputi:
- 18111 – Pencetakan Umum, mencakup kegiatan pencetakan koran, majalah, tabloid, jurnal, brosur, dan berbagai produk cetakan lainnya.
- 58110 – Penerbitan Buku, mencakup penerbitan buku, brosur, kamus, ensiklopedia, atlas, buku elektronik, dan publikasi sejenis.
- 59112 – Aktivitas Produksi Film, Video, dan Program Televisi Oleh Swasta, termasuk produksi program berita televisi, vlog, video podcast, serta karya audiovisual.
- 73100 – Aktivitas Periklanan, mencakup pembuatan kampanye iklan, penempatan iklan, pengembangan merek, dan materi kreatif periklanan.
- 73202 – Jajak Pendapat Opini Publik, mencakup penelitian mengenai pendapat masyarakat, kehidupan sosial, politik, dan perilaku pemilih.
- 74193 – Aktivitas Desain Khusus Film, Video, Program Televisi, Animasi dan Komik, mencakup perencanaan konten kreatif dan desain produksi audiovisual.
- 82300 – Penyelenggaraan Konvensi dan Pameran Bisnis, mencakup pengorganisasian konferensi, seminar, lokakarya, pameran, dan kegiatan sejenis.
- 85582 – Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Perusahaan, mencakup pelatihan keterampilan di bidang teknologi informasi, multimedia, pemrograman, desain grafis, kecerdasan buatan, dan bidang terkait.
Dengan adanya klasifikasi tersebut, perusahaan pers dapat mencantumkan bidang usaha pendukung sesuai kegiatan yang dijalankan, tanpa mengabaikan kewajiban memiliki KBLI utama perusahaan pers.
Perusahaan Pers Wajib Menyesuaikan KBLI
Dewan Pers juga menegaskan bahwa perusahaan pers yang akan mengajukan verifikasi harus memenuhi ketentuan KBLI terbaru tersebut.
Sementara itu, perusahaan pers yang telah terverifikasi sebelumnya diwajibkan menyesuaikan nomor KBLI lama dengan klasifikasi terbaru paling lambat pada saat pemutakhiran status verifikasi.
Ketentuan ini menjadi perhatian bagi pengelola perusahaan media, khususnya dalam memastikan kesesuaian dokumen badan hukum, akta perusahaan, serta klasifikasi kegiatan usaha yang tercatat.
Dewan Pers menyatakan ketentuan mengenai nomor KBLI tersebut dapat diubah atau diperbarui kembali apabila terdapat perubahan dari lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan dalam penyusunan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia.
Melalui pembaruan ini, perusahaan pers diharapkan dapat menyesuaikan legalitas badan usaha dengan perkembangan industri media dan ketentuan administrasi yang berlaku.
Surat edaran tersebut menjadi acuan terbaru bagi perusahaan pers dalam mempersiapkan persyaratan pendataan maupun verifikasi di Dewan Pers.


