MASKAR Laporkan Dugaan Korupsi di DPKPP Karawang ke Polda Jabar, Supardi Desak Penegakan Hukum Transparan

Ormas Paguyuban Masyarakat Karawang (MASKAR), Supardi Nugraha, saat melaporkan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan DPKPP Kabupaten Karawang ke Ditreskrimsus Polda Jawa Barat, Kamis (19/11/2026). (Istimewa)

KARAWANG, Suarana.id – Ketua Organisasi Masyarakat (Ormas) Paguyuban Masyarakat Karawang (MASKAR), Supardi Nugraha, resmi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan (DPKPP) Kabupaten Karawang ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Barat, Kamis (19/11/2026).

Laporan tersebut disampaikan sebagai bentuk dorongan masyarakat agar aparat penegak hukum menindaklanjuti dugaan penyimpangan di lingkungan dinas yang mengelola program strategis sektor pertanian, ketahanan pangan, dan perikanan di Kabupaten Karawang.

Supardi mengatakan, laporan yang diserahkan kepada jajaran Reskrimsus Polda Jabar telah dilengkapi sejumlah dokumen pendukung yang diharapkan dapat menjadi bahan awal dalam proses pemeriksaan dan penelusuran lebih lanjut.

Ia meminta kepolisian menangani laporan tersebut secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu. Menurutnya, setiap pihak yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Kami selaku perwakilan masyarakat melaporkan dugaan korupsi di DPKPP Karawang. Kami serahkan semua bukti yang kami miliki kepada Reskrimsus Polda Jabar. Masyarakat menunggu proses hukum yang adil, siapa pun pelakunya harus dipertanggungjawabkan,” ujar Supardi kepada awak media, Kamis (19/11/2026).

Selain meminta laporan ditindaklanjuti, MASKAR juga mendorong agar aparat penegak hukum menelusuri secara menyeluruh dugaan penyimpangan tersebut, termasuk aliran dana, potensi kerugian keuangan daerah, serta kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain di lingkungan DPKPP Kabupaten Karawang.

Supardi menilai, program pertanian, ketahanan pangan, dan perikanan merupakan sektor strategis yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Karena itu, pengelolaan anggarannya harus dilakukan secara akuntabel dan tidak boleh disalahgunakan.

“Jangan sampai anggaran untuk kesejahteraan petani, ketahanan pangan, dan perikanan justru dimanfaatkan pihak tertentu. Masyarakat sudah menaruh harapan besar kepada Polda Jawa Barat untuk mengungkap perkara ini secara tuntas,” tegasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam laporan tersebut, Ditreskrimsus Polda Jawa Barat telah menerima pengaduan dari MASKAR.

(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Tutup