UU Perampasan Aset Resmi Disahkan DPR, Habiburokhman: Bukan Hanya Hukum Pelaku

JAKARTA, Suarana.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Keputusan itu diambil dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Pengesahan regulasi yang telah bergulir selama 18 tahun tersebut diarahkan untuk memperkuat upaya negara memulihkan aset hasil tindak pidana. Dengan aturan ini, penegakan hukum diharapkan tidak berhenti pada pemidanaan pelaku, tetapi juga menyentuh pengembalian kerugian yang dialami negara maupun masyarakat.
Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, mengatakan regulasi tersebut menjadi instrumen untuk mengatasi persoalan ketika pelaku kejahatan telah dipidana, tetapi aset hasil tindak pidana tidak berhasil dikembalikan kepada korban.
“Kita berhasil menangkap pelakunya pasang badan, dia rela masuk penjara tapi dia sembunyikan uang triliunan rupiah, ya, dan uangnya tidak kembali ke masyarakat, tidak kembali ke korban,” kata Habiburokhman dalam rapat paripurna, Kamis (19/11/2026).
Ia mencontohkan kejahatan yang menimbulkan kerugian luas, seperti penipuan investasi, perdagangan saham bodong, hingga penipuan perjalanan umrah dan haji. Menurutnya, aturan tersebut perlu memastikan kerugian masyarakat dapat dipulihkan melalui mekanisme peradilan.
“Dengan undang-undang ini kita atur agar kerugian masyarakat bisa segera dikembalikan ke masyarakat melalui sistem peradilan,” lanjutnya.
Dalam laporan pembahasan, Komisi III menyampaikan bahwa rancangan tersebut telah melalui pembahasan bersama pemerintah dan melibatkan masukan berbagai pemangku kepentingan. DPR menyebut pembahasan mencakup penyelesaian ratusan daftar inventarisasi masalah serta penyesuaian sejumlah ketentuan.
Meski demikian, pengesahan undang-undang ini juga akan diikuti perhatian terhadap penerapannya. Mekanisme perampasan aset harus dijalankan dengan prosedur hukum yang jelas, perlindungan hak pihak ketiga yang beritikad baik, serta pengawasan agar kewenangan negara tidak disalahgunakan.
Publik kini menunggu aturan pelaksanaan dan penerapan di lapangan. Keberhasilan regulasi ini pada akhirnya akan diukur dari kemampuannya memulihkan aset hasil kejahatan secara adil, transparan, dan akuntabel.
Sumber: ANTARA News dan E-Media DPR RI


