Yusril: Revisi UU Pertahanan Ditargetkan Masuk DPR Awal 2027, Ini Alasan Pemerintah

JAKARTA, Suarana.id – Pemerintah menyiapkan langkah revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Rancangan perubahan regulasi tersebut ditargetkan diajukan ke DPR RI pada awal 2027, menyusul perkembangan lingkungan strategis dan teknologi pertahanan yang dinilai telah berubah dalam 25 tahun terakhir.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan hal itu setelah bertemu Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di Jakarta, Jumat (20/11/2026). Pertemuan tersebut membahas persiapan pembaruan undang-undang yang menjadi salah satu landasan penyelenggaraan pertahanan negara.

Menurut Yusril, Kementerian Pertahanan tengah bekerja sama dengan Komisi I DPR untuk menyiapkan rancangan undang-undang tersebut. Ia diminta membantu mempercepat proses penyusunan dan pembahasannya.

“Undang-Undang Pertahanan harus direvisi sebagai respons terhadap perubahan geopolitik, perkembangan teknologi militer, perang siber, dan kecerdasan buatan,” kata Yusril dalam keterangan yang diterima pada Sabtu (21/11/2026).

Yusril menilai perubahan situasi global dan kemajuan teknologi membawa tantangan baru bagi sistem pertahanan Indonesia. Karena itu, aturan yang disusun pada 2002 perlu ditinjau agar tetap relevan dengan kebutuhan negara saat ini dan ke depan.

Revisi tersebut nantinya akan melibatkan kementerian terkait dan DPR. Yusril menyebut pembahasan rancangan undang-undang perlu dilakukan bersama Menteri Hukum dan Menteri Pertahanan, sehingga aspek regulasi dan kebutuhan pertahanan dapat dibahas secara terkoordinasi.

Perkembangan perang siber dan kecerdasan buatan menjadi salah satu isu yang semakin penting dalam pertahanan modern. Ancaman terhadap negara tidak hanya berkaitan dengan kekuatan militer konvensional, tetapi juga keamanan sistem digital, infrastruktur strategis, pengelolaan data, serta kemampuan teknologi.

Meski demikian, rencana revisi undang-undang tersebut masih berada pada tahap persiapan. Substansi pasal yang akan diubah, ruang lingkup pengaturan, serta mekanisme pembahasannya perlu ditunggu dari dokumen resmi pemerintah dan DPR.

Proses legislasi juga akan menjadi ruang bagi publik untuk mencermati arah kebijakan pertahanan nasional. Transparansi pembahasan dan pelibatan pemangku kepentingan diperlukan agar perubahan regulasi memiliki dasar yang kuat, tetap sejalan dengan konstitusi, serta memperhatikan prinsip demokrasi dan supremasi sipil.

Dengan target pengajuan pada awal 2027, perkembangan penyusunan revisi UU Pertahanan diperkirakan menjadi salah satu agenda legislasi yang perlu mendapat perhatian pada tahun mendatang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Tutup