Komdigi Minta Google Buka Data Penutupan 19 Ribu Kanal YouTube, Soroti Transparansi Moderasi

JAKARTA, Suarana.id – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meminta Google memberikan penjelasan resmi mengenai penutupan lebih dari 19 ribu kanal YouTube yang dikaitkan dengan Indonesia. Pemerintah menilai informasi mengenai jenis akun, bentuk pelanggaran, dan dasar pengaitan kanal dengan Indonesia perlu dijelaskan secara terbuka.

Dalam siaran pers pada 19 November 2026, Komdigi menyatakan mendukung upaya pemberantasan manipulasi informasi dan aktivitas tidak autentik di ruang digital. Namun, tindakan moderasi konten dalam jumlah besar dinilai harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, proporsional, dan adil.

Menurut Komdigi, laporan Google yang menjadi perhatian pemerintah belum memuat rincian memadai mengenai jenis akun yang ditindak maupun bentuk pelanggaran yang ditemukan. Penjelasan mengenai alasan kanal-kanal tersebut dikaitkan dengan operasi pengaruh terkoordinasi terkait Indonesia juga dinilai masih diperlukan.

Pemerintah memandang rincian tersebut penting agar temuan dalam skala besar dapat diuji dan tidak menimbulkan kesalahan atribusi atau penafsiran terhadap aktivitas kanal yang ditutup.

Komdigi juga menegaskan bahwa kebebasan berekspresi harus berlaku bagi seluruh masyarakat dan kelompok, baik yang menyampaikan dukungan maupun kritik terhadap pemerintah. Karena itu, tata kelola moderasi platform digital diharapkan tidak hanya efektif menangani manipulasi informasi, tetapi juga memberikan kejelasan mengenai dasar tindakan yang diambil.

Langkah pemerintah meminta klarifikasi menjadi penting karena platform digital memiliki peran besar dalam distribusi informasi publik. Penutupan akun dalam jumlah besar dapat berdampak terhadap kreator, komunitas, lembaga, maupun pengguna yang memanfaatkan platform untuk menyampaikan informasi dan pendapat.

Di sisi lain, perusahaan platform juga memiliki tanggung jawab menjaga layanannya dari aktivitas tidak autentik, jaringan manipulasi, dan penyalahgunaan sistem. Tantangannya adalah memastikan penegakan kebijakan dilakukan berdasarkan bukti yang jelas, mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan, serta prosedur keberatan yang dapat diakses pengguna.

Komdigi menyatakan akan meminta klarifikasi resmi kepada Google dan terus mendorong tata kelola moderasi konten yang transparan serta melindungi kebebasan berekspresi masyarakat Indonesia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Tutup