Bahlil Pastikan Stok BBM Nasional Aman, PNBP Energi Ditargetkan Tembus Rp165 Triliun
JAKARTA, Suarana.id – Pemerintah terus memperkuat ketahanan energi nasional melalui pengamanan stok bahan bakar minyak (BBM), perbaikan distribusi, serta optimalisasi penerimaan negara dari sektor energi dan sumber daya mineral.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memastikan cadangan BBM nasional dalam kondisi aman.
Hal tersebut disampaikan Bahlil saat melaporkan perkembangan sektor energi kepada Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) Dua Tahun Pertama Pemerintahan Kerja Nyata untuk Negeri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Bahlil menjelaskan, stok Pertalite atau BBM dengan RON 90 saat ini tersedia untuk kebutuhan 16 hingga 18 hari. Sementara itu, cadangan jenis BBM lainnya berada di atas standar minimum nasional.
“Untuk cadangan BBM kita sekarang untuk Pertalite, Bapak Presiden, di angka 16 sampai 18 hari. Ini yang subsidi. RON 90. Kalau yang lainnya semua di atas standar minimum nasional,” ujar Bahlil.
Distribusi BBM Bali Kembali Normal
Terkait keterlambatan pasokan BBM di Bali, Bahlil menjelaskan bahwa kondisi tersebut bukan disebabkan oleh kekurangan cadangan nasional, melainkan kendala distribusi dari Jawa Timur akibat keterlambatan kedatangan kapal.
Pemerintah telah melakukan penanganan untuk mengatasi hambatan tersebut. Hasilnya, stok BBM di Bali kembali meningkat hingga mencapai 12 hari.
“Alhamdulillah hari ini di Bali, Bapak Presiden, stoknya sudah mencapai 12 hari,” ungkapnya.
Pemerintah juga terus mengantisipasi potensi gangguan distribusi energi akibat faktor cuaca dan kondisi geografis, termasuk pendangkalan sungai di Kalimantan dan wilayah Asmat, Papua.
Sementara itu, ketersediaan LPG nasional dilaporkan berada di atas rata-rata 13 hari. Adapun cadangan komoditas energi lainnya mencapai lebih dari 20 hari.
Pengadaan Energi Melalui Skema G2G
Dalam upaya memperkuat tata kelola pengadaan energi, Bahlil melaporkan bahwa Presiden Prabowo telah menandatangani peraturan presiden terkait pengadaan minyak mentah, BBM, dan LPG secara langsung melalui skema antarpemerintah atau government-to-government (G2G) melalui Badan Layanan Umum (BLU).
Pemerintah juga mencatat kemajuan dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor solar.
Bahlil menyampaikan bahwa kebutuhan solar jenis CN48 saat ini sudah tidak lagi dipenuhi melalui impor. Namun, untuk solar CN51, Indonesia masih melakukan impor sebagian.
“Untuk solar, Pak Presiden, alhamdulillah sudah tidak kita lakukan impor, jadi clear, khususnya solar CN48. Solar CN51 kita masih sebagian melakukan impor,” jelasnya.
Pemerintah Perkuat Keandalan Listrik Nasional
Di sektor ketenagalistrikan, pemerintah telah menangani gangguan pasokan listrik yang sebelumnya terjadi di Batam.
Bahlil menegaskan, pemerintah terus memperkuat keandalan sistem kelistrikan nasional agar masyarakat di seluruh wilayah Indonesia memperoleh layanan listrik yang stabil.
“Kami laporkan bahwa untuk kondisi listrik di Batam yang kemarin sempat eror, sudah bisa tertangani dan sekarang program kita untuk listrik adalah bagaimana memastikan di semua wilayah tidak ada lagi pemadaman bergilir,” katanya.
PNBP Energi Capai Rp127,74 Triliun
Selain menjaga ketahanan energi, pemerintah juga mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor energi dan sumber daya mineral.
Bahlil melaporkan, realisasi PNBP periode Januari hingga Oktober 2026 mencapai Rp127,74 triliun, mendekati target APBN sebesar Rp133,63 triliun.
Pemerintah menargetkan penerimaan sektor tersebut dapat meningkat hingga Rp165 triliun. Tambahan penerimaan ini diharapkan dapat memperkuat ruang fiskal negara, termasuk membantu pembiayaan subsidi BBM.
“Target kita nanti untuk membantu Menteri Keuangan dalam rangka menambal defisit terhadap subsidi BBM itu kita akan mencapai Rp165 triliun, Pak Menteri Keuangan. Jadi surplus sekitar Rp30 triliun, ini untuk PNBP,” ujar Bahlil.
Nilai Ekspor Batu Bara dan Nikel Meningkat
Kinerja sektor energi dan mineral juga terlihat dari perkembangan ekspor batu bara nasional.
Meski volume ekspor batu bara periode Januari hingga September 2026 turun menjadi sekitar 343 juta ton, dibandingkan 374 juta ton pada periode yang sama tahun sebelumnya, nilai ekspornya justru meningkat.
Nilai ekspor batu bara tercatat naik dari sekitar 21 miliar dolar AS menjadi 23,71 miliar dolar AS.
Menurut Bahlil, kondisi tersebut menunjukkan peningkatan nilai ekspor di tengah penurunan volume komoditas yang dikirim ke luar negeri.
“Jadi barang produksi turun, pendapatan naik,” tegas Bahlil saat menjelaskan perkembangan kinerja ekspor batu bara nasional.
Sementara itu, ekspor nikel juga menunjukkan tren peningkatan.
Hingga Agustus 2026, nilai ekspor nikel dilaporkan mencapai sekitar 24,55 miliar dolar AS, meningkat dibandingkan periode Januari hingga Agustus 2025 yang tercatat sebesar 21,22 miliar dolar AS.
Peningkatan tersebut menjadi salah satu indikator penguatan kontribusi komoditas mineral terhadap perdagangan nasional.
Pemerintah terus mendorong penguatan sektor energi dan mineral melalui pengamanan pasokan, peningkatan efisiensi distribusi, pengurangan ketergantungan impor, serta optimalisasi penerimaan negara guna mendukung ketahanan energi dan pembangunan nasional.
Sumber: BPMI Setpres
Tinggalkan Balasan
