Disebut Proyek Siluman, Galian Turap di Tempuran Dikeluhkan Warga hingga Picu Kecelakaan

KARAWANG, Suarana.id – Pekerjaan proyek galian turap di Dusun Pagelaran, Desa Dayeuhluhur, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang, menuai sorotan masyarakat. Selain dipersoalkan karena tidak terlihat papan informasi proyek, penumpukan material di bahu jalan juga dikeluhkan lantaran mengganggu arus lalu lintas dan diduga telah memicu kecelakaan.
Sorotan tersebut disampaikan tokoh masyarakat setempat, Eric Carmadinata, S.IP, mantan kepala desa dua periode sekaligus Ketua Umum Bekanus (Benteng Karawang Nusantara), bersama forum gabungan lima organisasi masyarakat, yakni FKPPI, BEKANUS, GARDA PASUNDAN, GPPN, dan GABBAR, Kamis (12/11/2026).
Eric mempertanyakan transparansi pelaksanaan pekerjaan tersebut. Menurutnya, di lokasi proyek tidak ditemukan papan informasi yang menjelaskan nama kegiatan, pelaksana pekerjaan, sumber anggaran, maupun jadwal pelaksanaan.
Kondisi itu membuat masyarakat kesulitan mengetahui identitas pihak yang bertanggung jawab atas proyek galian turap tersebut. Eric bahkan menyebutnya sebagai proyek siluman karena minimnya informasi yang dapat diakses publik.

Tak hanya persoalan transparansi, ia juga menyoroti dugaan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi serta lemahnya pengawasan dari instansi teknis terkait.
“Ini jelas melanggar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, karena tidak ada kejelasan data proyek di lokasi pekerjaan. Saya sebut proyek siluman karena masyarakat tidak tahu siapa pelaksana, siapa yang membiayai, dan siapa yang mengawasi pekerjaan galian turap ini,” tegas Eric.
Material Menumpuk, Pengendara Terancam
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah penempatan material proyek di sepanjang bahu jalan. Tumpukan material tersebut dinilai mempersempit ruang lalu lintas, sehingga kendaraan harus berbagi ruang dengan area pekerjaan.
Situasi itu disebut telah mengganggu kelancaran perjalanan warga dan memicu kemacetan. Bahkan, muncul laporan adanya pengendara sepeda motor yang tergelincir akibat kondisi jalan yang terganggu material proyek.
Dua warga pengguna jalan, Hajah Tita dan Bu Wina, menceritakan adanya insiden pengendara motor yang terjatuh di jalur tersebut.
Keluhan ini menambah perhatian terhadap aspek keselamatan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi, terutama terkait pengamanan area proyek, penempatan material, serta pemasangan rambu peringatan bagi pengguna jalan.
Eric mendesak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bersama instansi pengawas terkait segera melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi.
Pemeriksaan tersebut, menurutnya, perlu mencakup spesifikasi teknis pekerjaan, kelayakan penempatan material, pengamanan jalur lalu lintas, hingga kelengkapan dokumen perizinan proyek.
Ia mengingatkan agar pemerintah tidak menunggu sampai terjadi kecelakaan yang lebih serius sebelum mengambil tindakan.
Siapkan Audiensi Jika Tidak Ada Respons
Eric menyatakan pihaknya masih memberikan kesempatan kepada instansi terkait untuk merespons keluhan masyarakat. Namun, apabila tidak ada tindak lanjut, ia bersama sejumlah tokoh masyarakat berencana mengirimkan surat resmi untuk meminta audiensi.
“Kalau dinas terkait tidak segera merespons, saya bersama tokoh masyarakat akan mengirim surat resmi untuk meminta jadwal audiensi,” ujarnya.
Redaksi Suarana.id menegaskan bahwa berbagai keberatan tersebut merupakan keluhan dan dugaan yang disampaikan masyarakat. Belum terdapat hasil pemeriksaan resmi yang memastikan proyek tersebut ilegal, tidak berizin, ataupun terbukti menyimpang dari spesifikasi teknis.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari Dinas PUPR, Pemerintah Desa Dayeuhluhur, maupun pihak pelaksana pekerjaan. ( *)


