DPR dan Pemerintah Sepakat Bawa RUU Perampasan Aset ke Paripurna

JAKARTA, Suarana.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Rancangan aturan tersebut selanjutnya disiapkan untuk dibawa ke rapat paripurna terdekat.

Kesepakatan itu menjadi perkembangan penting dalam proses pembahasan regulasi yang telah berlangsung sejak September 2025. Komisi III DPR disebut telah menggelar 87 kali Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk menyerap masukan dari masyarakat dan berbagai organisasi.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa pembahasan tingkat pertama telah diselesaikan bersama pihak pemerintah pada Rabu (18/11/2026) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

“Pada hari ini kami antara DPR, dalam hal ini Komisi III, dan pihak pemerintah telah menyelesaikan rapat tingkat pertama dalam memfinalkan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya,” ujar Dasco, sebagaimana diberitakan Katadata.

Pembahasan melibatkan masukan masyarakat

RUU Perampasan Aset menjadi salah satu instrumen hukum yang diharapkan dapat memperkuat upaya negara memulihkan kerugian akibat tindak pidana. Pembahasan rancangan aturan ini mendapat perhatian publik karena berkaitan dengan pemberantasan korupsi dan tindak pidana lain yang menghasilkan keuntungan ekonomi.

Dalam proses penyusunannya, Komisi III DPR menggelar puluhan forum dengar pendapat. Langkah tersebut dilakukan untuk menghimpun pandangan dari berbagai kalangan, termasuk organisasi masyarakat dan pihak-pihak yang memiliki perhatian terhadap penegakan hukum.

Setelah pembahasan tingkat pertama rampung, tahapan berikutnya adalah proses pengambilan keputusan sesuai mekanisme legislasi di DPR. Karena itu, kesepakatan pembahasan belum dapat disamakan dengan berlakunya undang-undang.

RUU perlu jamin kepastian hukum

Perampasan aset berkaitan dengan kewenangan negara untuk mengambil alih aset yang memiliki hubungan dengan tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum. Pengaturannya harus memiliki batasan yang jelas agar upaya pemulihan aset tidak mengabaikan perlindungan hak warga negara.

Sejumlah prinsip penting yang perlu menjadi perhatian dalam pembentukan aturan ini antara lain dasar pembuktian, hubungan aset dengan tindak pidana, perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik, mekanisme keberatan, serta pengawasan lembaga peradilan.

Keberadaan aturan yang kuat diharapkan dapat mencegah pelaku tindak pidana menyembunyikan hasil kejahatan melalui pemindahan kepemilikan atau penggunaan nama pihak lain. Namun, penerapannya tetap harus menjamin proses yang transparan, akuntabel, dan dapat diuji secara hukum.

Menunggu keputusan paripurna

Publik kini menunggu kelanjutan proses legislasi setelah pembahasan tingkat pertama diselesaikan. Rapat paripurna menjadi tahapan penting untuk menentukan langkah berikutnya terhadap rancangan undang-undang tersebut.

RUU Perampasan Aset juga akan menjadi ujian bagi komitmen DPR dan pemerintah dalam memperkuat pemberantasan korupsi. Substansi aturan, jaminan hak asasi, serta efektivitas pemulihan aset perlu menjadi perhatian agar regulasi yang dihasilkan tidak hanya kuat secara normatif, tetapi juga dapat diterapkan secara adil.

Sampai rancangan tersebut disahkan dan diundangkan sesuai prosedur, ketentuan yang berlaku tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku.

Sumber : Katadata

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Tutup