Hendra Supriatna: Pengabdian Tak Harus Lewat Jabatan, di Luar Kabinet Pun Harus Berpihak kepada Rakyat

KARAWANG, Suarana.id – Pengabdian kepada bangsa dan negara tidak semestinya diukur dari jabatan maupun posisi dalam pemerintahan. Partai politik yang berada di luar kabinet pun memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dan mengawal jalannya demokrasi.
Pandangan tersebut disampaikan Presiden Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Arya Mandalika, Hendra Supriatna, S.H., M.H., menanggapi pernyataan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), mengenai posisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di luar kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Sebagaimana diberitakan Suara Karya pada 19 November 2026, Jokowi menilai posisi di luar pemerintahan dapat memberikan ruang gerak yang lebih leluasa bagi PSI dalam menjalankan pengabdian kepada masyarakat.
Menurut Hendra, pandangan tersebut menjadi pengingat bahwa kontribusi terhadap bangsa tidak selalu harus diwujudkan melalui jabatan pemerintahan. Hal terpenting adalah konsistensi dalam memperjuangkan kepentingan publik.
“Jangan sampai politik hanya menjadi arena mengejar jabatan dan kekuasaan. Ketika berada di pemerintahan harus bekerja untuk rakyat, dan ketika berada di luar pemerintahan juga harus tetap memperjuangkan kepentingan rakyat,” tegas Hendra.
Di Luar Kabinet Tetap Memiliki Tanggung Jawab
Hendra menilai, partai politik yang berada di luar pemerintahan tetap mempunyai peran strategis dalam menjaga kualitas demokrasi.
Peran tersebut dapat diwujudkan melalui pengawasan terhadap kebijakan publik, penyampaian kritik konstruktif, serta mengawal aspirasi masyarakat agar tetap menjadi perhatian para pemangku kebijakan.
Menurutnya, kekuatan politik tidak semestinya hanya diukur dari kedekatan dengan pusat kekuasaan, tetapi juga dari keberanian memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Karena itu, baik partai yang berada di dalam pemerintahan maupun di luar kabinet harus memiliki komitmen yang sama terhadap kepentingan rakyat.
Konsolidasi PSI Menuju Pemilu 2029 Harus Diiringi Integritas
Selain menanggapi posisi PSI di luar kabinet, Hendra juga menyoroti pentingnya pembenahan internal dan penguatan struktur organisasi partai menjelang Pemilu 2029.
Ia menilai konsolidasi organisasi merupakan langkah wajar bagi partai politik dalam mempersiapkan diri menghadapi kontestasi demokrasi. Namun, penguatan struktur tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan elektoral.
Kualitas kader, integritas, pendidikan politik, transparansi, serta program yang menjawab kebutuhan masyarakat harus menjadi perhatian utama.
Kepercayaan publik, lanjutnya, tidak cukup dibangun melalui popularitas tokoh maupun besarnya kekuatan organisasi. Kepercayaan harus diperoleh melalui konsistensi sikap dan kerja nyata yang dapat dirasakan masyarakat.
Demokrasi Membutuhkan Pengawasan dan Kritik Konstruktif
Lebih lanjut, Hendra menegaskan bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan keseimbangan antara kekuasaan, pengawasan, kritik, dan partisipasi masyarakat.
Partai politik di luar pemerintahan harus mampu menjalankan fungsi kontrol secara objektif dan bertanggung jawab. Sementara itu, partai yang berada dalam pemerintahan wajib memastikan kebijakan publik benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Ia mengingatkan agar tidak ada standar ganda dalam menjalankan prinsip demokrasi. Kritik harus didasarkan pada fakta, pengawasan dilakukan secara independen, dan setiap keputusan politik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Demokrasi bukan sekadar perebutan kursi kekuasaan. Kekuasaan adalah amanah, sedangkan pengabdian merupakan tanggung jawab moral dan konstitusional. Siapa pun yang berada di dalam maupun di luar kabinet wajib menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan kelompok dan golongan,” ujarnya.
Hendra berharap dinamika politik nasional menjelang Pemilu 2029 dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas demokrasi, bukan sekadar memperbesar persaingan antarkelompok politik.
LBH Arya Mandalika pun mendorong seluruh partai politik agar menjadikan kepentingan rakyat, supremasi hukum, transparansi, dan integritas sebagai landasan utama dalam menjalankan perjuangan politik.
Menurut Hendra, ukuran pengabdian seorang tokoh maupun partai politik bukan terletak pada tinggi rendahnya jabatan yang diduduki, melainkan pada seberapa besar manfaat yang diberikan kepada masyarakat.


