Pilkades Digital di 67 Desa Karawang Digelar 22 November, Aparatur Desa Diingatkan Netral

KARAWANG, Suarana.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang mengingatkan seluruh aparatur pemerintahan desa agar menjaga netralitas menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) digital serentak yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 22 November 2026.
Pemilihan tersebut akan digelar di 67 desa. Kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta panitia pemilihan diminta tidak menggunakan jabatan maupun kewenangannya untuk mengarahkan pilihan masyarakat kepada calon tertentu.
Sekretaris Daerah Karawang, Asep Aang Rahmatullah, mengatakan instruksi netralitas diberikan untuk memastikan seluruh tahapan pemilihan berjalan tanpa keberpihakan aparatur.
“Sesuai arahan Bupati Karawang harus tegak lurus, semua harus menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pilkades,” kata Asep Aang, Kamis (19/11/2026).
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Karawang, Muhamad Syaefulloh, juga mengingatkan kepala desa beserta jajarannya untuk mendukung penyelenggaraan Pilkades yang demokratis dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut Syaefulloh, aparatur desa tidak boleh mengambil keputusan atau melakukan tindakan yang berpotensi menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, maupun kelompok tertentu selama proses pemilihan berlangsung.
“Ada kewajiban kepala desa dan perangkatnya serta panitia pemilihan Pilkades untuk menjaga netralitas. Kedudukannya di desa tidak boleh digunakan untuk memengaruhi pilihan masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan panitia di setiap desa harus bekerja secara mandiri, profesional, dan tidak memihak. Sikap aparatur, kata dia, akan menjadi perhatian masyarakat dalam menilai integritas penyelenggaraan pemilihan.
“Iya, pokoknya harus bersikap netral dan itu akan dilihat oleh masyarakat,” katanya.
Dengan pelaksanaan di 67 desa, pengawasan terhadap netralitas aparatur menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga kepercayaan publik. Pemkab berharap seluruh pihak dapat mengawal tahapan hingga hari pemungutan suara agar berlangsung tertib, aman, jujur, dan berintegritas.
Sumber informasi: Inilahkoran


