Polda Jateng Ungkap 59 Kasus Subsidi dan Tambang Ilegal, Selamatkan Rp50 Miliar

Semarang, suarana.id – Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) mengungkap 59 perkara penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, LPG bersubsidi, dan pertambangan mineral dan batubara (minerba) ilegal selama periode 14 Oktober hingga 13 November 2026.
Dalam pengungkapan tersebut, polisi menetapkan 79 orang sebagai tersangka. Nilai potensi kerugian negara dan penyalahgunaan subsidi yang berhasil diungkap diperkirakan mencapai Rp50.078.766.928 atau sekitar Rp50,07 miliar.
Kapolda Jateng Irjen Pol Roy Hardi Siahaan menyampaikan hasil pengungkapan tersebut dalam konferensi pers di Markas Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jateng, Kota Semarang, Jumat (13/11/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, pimpinan Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, serta sejumlah Kapolres jajaran. Konferensi pers juga berlangsung secara serentak melalui sambungan daring di wilayah hukum Polda Jateng.
Polda Jateng Ungkap 46 Kasus Penyalahgunaan BBM Subsidi
Dari total 59 perkara yang diungkap, sebanyak 46 kasus merupakan penyalahgunaan BBM bersubsidi dengan 61 tersangka.
Pengungkapan tersebut tersebar di sejumlah kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Petugas mengamankan 67 kendaraan roda empat dan roda enam serta 63.219 liter BBM bersubsidi jenis solar dan pertalite.
Kapolda menjelaskan, para pelaku menggunakan berbagai modus untuk memperoleh BBM bersubsidi secara ilegal.
Di antaranya membeli BBM berulang kali di sejumlah SPBU untuk ditampung dan dijual kembali. Pelaku juga memodifikasi tangki kendaraan agar kapasitas penampungan lebih besar.
Selain itu, mereka menggunakan QR Code atau nomor polisi kendaraan berbeda untuk melakukan pembelian berulang. BBM yang diperoleh kemudian dipindahkan dari tangki kendaraan ke jeriken, drum, maupun tempat penampungan lainnya.
Polisi juga menemukan penyalahgunaan surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi untuk kepentingan penjualan kembali. Praktik tersebut mencakup penimbunan, pengangkutan, hingga pencampuran BBM bersubsidi dengan minyak olahan demi memperoleh keuntungan.
“Ini sangat meresahkan, kemudian sangat merugikan masyarakat yang seyogianya untuk kepentingan konsumen, dalam hal ini masyarakat, tetapi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi,” ujar Roy.

Enam Kasus Penyalahgunaan LPG Subsidi Terungkap
Selain BBM, Polda Jateng juga mengungkap enam perkara penyalahgunaan LPG bersubsidi dengan 10 tersangka.
Dalam pengungkapan tersebut, petugas menyita 1.163 tabung LPG berbagai ukuran beserta sejumlah kendaraan yang digunakan untuk menjalankan aktivitas ilegal.
Modus yang ditemukan berupa pemindahan isi LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram ke tabung nonsubsidi berukuran 5,5 kilogram, 12 kilogram, hingga 50 kilogram.
Para pelaku menggunakan perangkat yang telah dimodifikasi untuk memindahkan isi gas. Selanjutnya, LPG tersebut dijual kembali sebagai produk nonsubsidi dengan memanfaatkan selisih harga untuk mendapatkan keuntungan.
Tujuh Kasus Tambang Ilegal, 14 Dump Truck dan 10 Alat Berat Disita
Pada sektor pertambangan, Polda Jateng bersama Polres jajaran mengungkap tujuh perkara pertambangan ilegal dengan delapan tersangka.
Pengungkapan berlangsung di sejumlah wilayah, yakni Sukoharjo, Semarang, Jepara, Cilacap, dan Kendal. Dalam penindakan tersebut, polisi mengamankan 14 dump truck dan 10 alat berat.
Kapolda menyebut aktivitas pertambangan ilegal tersebut meliputi penambangan tanah uruk, pasir, batu, dan batu belah tanpa izin yang sah. Petugas juga menemukan kegiatan penambangan yang tetap berlangsung meskipun masa berlaku izin operasi produksi telah berakhir.
Para pelaku menggunakan alat berat untuk menggali material tambang. Hasilnya kemudian diangkut menggunakan dump truck untuk diperjualbelikan.
Dalam beberapa kasus, penambangan dilakukan pada malam hari menggunakan alat berat. Sementara itu, aktivitas penggalian secara manual berlangsung pada siang hari untuk menghindari pengawasan petugas.
Tersangka Terancam Hukuman Penjara dan Denda Miliaran Rupiah
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan ketentuan perundang-undangan sesuai tindak pidana masing-masing.
Untuk perkara pertambangan ilegal, penyidik menerapkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal tersebut mengatur ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.
Sementara itu, pelaku penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Ancaman hukumannya berupa pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar.
Kapolda Jateng menegaskan, penegakan hukum tidak hanya menyasar pelaku yang menjalankan aktivitas penyalahgunaan di lapangan.
Apabila penyidik menemukan bukti bahwa BBM atau LPG bersubsidi tersebut digunakan untuk kepentingan industri, perusahaan yang menggunakan atau menerima manfaat dari praktik tersebut juga akan diproses sesuai ketentuan hukum.
“Kalau nantinya terindikasi dipakai untuk kepentingan industri, jelas kita juga akan proses perusahaan tersebut. Kita akan terus melakukan operasi dan tidak akan berhenti hanya sampai di sini,” tegasnya.

Pertamina Perkuat Pengawasan Transaksi BBM di SPBU
Dalam kesempatan yang sama, Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, Gustiar Widodo, menyampaikan apresiasi atas langkah Polda Jateng dalam mengungkap penyalahgunaan energi bersubsidi.
Ia mengatakan Pertamina terus melakukan pemantauan transaksi BBM di SPBU. Setiap transaksi berdasarkan nomor polisi kendaraan tercatat dalam sistem sehingga dapat ditelusuri apabila ditemukan pola pembelian yang tidak sesuai ketentuan.
“Yang dilakukan para pelaku ini adalah menggunakan QR Code dan nomor polisi yang diganti-ganti. Mereka bisa berpindah dari satu SPBU ke SPBU yang lain,” jelas Gustiar.
Ia juga mengajak masyarakat untuk melaporkan indikasi penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi kepada aparat penegak hukum maupun Pertamina melalui saluran pengaduan resmi.
Kapolda Jateng turut mengimbau masyarakat, pelaku usaha, operator SPBU, agen, dan pangkalan LPG agar mematuhi ketentuan distribusi barang bersubsidi.
Masyarakat yang menemukan dugaan penimbunan, pengangkutan ilegal, pengoplosan BBM atau LPG bersubsidi, serta aktivitas pertambangan tanpa izin, diminta segera melapor kepada kepolisian terdekat atau melalui Call Center Polri 110.
“Partisipasi masyarakat menjadi kunci agar penyalahgunaan subsidi pemerintah bisa kita proses dan akhirnya berujung kepada sasaran. Polda Jawa Tengah dan jajaran berkomitmen menindak tegas setiap penyalahgunaan subsidi dan pertambangan ilegal demi menegakkan hukum serta melindungi lingkungan untuk masa depan yang berkelanjutan,” pungkas Roy.
Sumber : Humas Polda


