20 Tahun LINKAR Edukasi Konsumen, Dorong Masyarakat Karawang Lebih Cerdas dan Berdaya

Ketua LPKSM LINKAR, Eddy Djunaedy M, bersama Komisioner Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI, Dr. Firman Tumantara Endi Praja, S.H., M.Kum., saat melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). (Istimewa)

KARAWANG, Suarana.id – Selama dua dekade, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) LINKAR konsisten mengedukasi masyarakat agar menjadi konsumen yang cerdas, kritis, dan memahami hak-haknya.

Berdiri berlandaskan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, LINKAR hadir sebagai mitra pemerintah dalam memberikan edukasi, advokasi, serta pendampingan kepada masyarakat ketika menghadapi persoalan atau pelanggaran hak konsumen oleh pelaku usaha.

Ketua LPKSM LINKAR, Eddy Djunaedy M, mengatakan berbagai kegiatan sosialisasi dan pendampingan telah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya di Kabupaten Karawang, mengenai pentingnya perlindungan konsumen.

Menurutnya, edukasi tidak cukup hanya dilakukan melalui pendekatan langsung dari rumah ke rumah. LINKAR kemudian mengembangkan media informasi untuk memperluas jangkauan edukasi masyarakat.

“Tidak cukup dengan cara door to door untuk mengajak masyarakat menjadi konsumen cerdas, kami membuat media cetak dengan nama Tabloid LINGKAR KONSUMEN yang saat ini menjadi portal media online www.lingkarkonsumen.com,” ujar Eddy kepada linkbisnis.co.id, Jumat (20/11/2026).

Bersama Pemerintah Awasi Peredaran Barang dan Jasa

Dalam menjalankan aktivitasnya, LINKAR tidak bergerak sendiri. Lembaga ini turut bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar (Disperindag) dalam kegiatan sosialisasi serta pengawasan barang dan jasa yang beredar di tengah masyarakat.

Bersama Disperindag Karawang dan Kementerian Perdagangan RI, LINKAR juga pernah menggelar sosialisasi Klinik Terpadu Konsumen Cerdas di 12 titik lokasi. Kegiatan tersebut menyasar berbagai kalangan, mulai dari lingkungan kampus, sekolah tingkat SLTA hingga pasar tradisional.

Salah satu kegiatan yang mendapat sambutan positif dilaksanakan bersama Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang (UNSIKA), yang kemudian dilanjutkan dengan seminar perlindungan konsumen bersama mahasiswa.

Eddy mengungkapkan, kegiatan tersebut turut mendorong meningkatnya perhatian mahasiswa terhadap hukum perlindungan konsumen di lingkungan kampus.

“Dari acara tersebut, mata kuliah hukum perlindungan konsumen semakin populer di Fakultas Hukum UNSIKA. Tidak sedikit mahasiswa yang datang ke LINKAR untuk berdiskusi atas arahan dosen Fakultas Hukum UNSIKA, Imam Budi Santoso, SH, MH,” katanya.

Sosialisasi LINKAR Jadi Cikal Bakal Berdirinya BPSK Karawang

Peran LINKAR dalam memperjuangkan perlindungan konsumen di Karawang tidak hanya sebatas kegiatan edukasi dan pendampingan. Berbagai sosialisasi yang dilakukan turut menjadi bagian dari proses awal terbentuknya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Karawang.

Eddy menjelaskan, salah satu persyaratan pembentukan BPSK di daerah adalah keberadaan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).

Menjelang pembentukan BPSK Karawang, jumlah LPKSM di daerah tersebut mengalami penambahan. Dari yang semula hanya terdapat tiga lembaga, yakni LINKAR, PADI EMAS, dan Karya Bhakti, kemudian bermunculan tujuh LPKSM baru.

“Alhamdulillah menjelang pembentukan BPSK Karawang bermunculan 7 LPKSM baru. Padahal awalnya hanya ada 3 LPKSM, yaitu LINKAR, PADI EMAS, dan Karya Bhakti,” ungkapnya.

Menurut Eddy, perjalanan panjang perlindungan konsumen di Karawang menunjukkan bahwa perbedaan antarorganisasi bukan menjadi penghalang untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Kini, para pegiat perlindungan konsumen di Karawang diharapkan semakin memperkuat sinergi dengan satu tujuan bersama, yakni memastikan masyarakat menjadi konsumen yang cerdas, berdaya, serta mendapatkan perlindungan atas hak-haknya.

Dua dekade perjalanan LINKAR menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran bahwa perlindungan konsumen bukan hanya tanggung jawab lembaga tertentu, melainkan juga membutuhkan keterlibatan masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Tutup