AI Berkembang Cepat, Pemerintah Siapkan Peta Jalan dan Regulasi Etika

TANGERANG, Suarana.id – Pemerintah tengah menyiapkan Peta Jalan Kecerdasan Artifisial atau Artificial Intelligence (AI) Nasional serta regulasi etika AI untuk mengimbangi perkembangan teknologi yang bergerak semakin cepat.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan, kebijakan mengenai AI perlu dirancang secara adaptif agar dapat menyesuaikan perubahan teknologi dan risiko baru yang muncul.

Menurut Nezar, perkembangan AI yang sangat pesat membuat kerangka kebijakan jangka terlalu panjang berisiko cepat tertinggal.

“Perkembangan AI begitu cepat, pengembangan AI begitu mengejutkan sehingga kalau kita patok sampai dengan 10 tahun ke depan, mungkin kita tidak bisa melakukan perubahan-perubahan dengan cepat dalam soal regulasi,” ujar Nezar dalam seminar akademik Dies Natalis ke-10 Universitas Pradita di Gading Serpong, Tangerang, Rabu (16/9/2026).

Ia menjelaskan, pemerintah merancang Peta Jalan AI Nasional dengan rentang waktu yang lebih pendek agar kebijakan dapat dievaluasi dan diperbarui sesuai perkembangan teknologi.

“Peta Jalan AI Nasional 2026–2029 dan regulasi etika AI menjadi instrumen penting untuk membangun ekosistem AI yang bertanggung jawab,” katanya.

Nezar menilai kemunculan AI generatif menjadi contoh nyata bagaimana kemampuan teknologi berkembang jauh lebih cepat dari perkiraan.

Teknologi tersebut kini mampu menghasilkan teks, gambar, suara, dan berbagai bentuk konten lainnya dalam waktu singkat. Di sisi lain, penggunaan AI juga menghadirkan sejumlah tantangan, termasuk terkait transparansi proses pengambilan keputusan.

“Tidak pernah terbayangkan generatif AI itu sedahsyat ini dan memberikan banyak konsekuensi yang tidak terduga, tidak terbayangkan, termasuk oleh pengembangnya sendiri,” ungkapnya.

Menurut Nezar, kondisi tersebut menunjukkan bahwa regulasi AI tidak cukup hanya berfokus pada teknologi yang tersedia saat ini.

Pemerintah, kata dia, perlu membangun kerangka tata kelola yang mampu mengikuti perkembangan teknologi sekaligus menjaga prinsip etika, keamanan, inklusivitas, dan kepentingan masyarakat.

“Kita ingin teknologi yang inklusif, yang berdaya dan berdaulat,” tegasnya.

Pengembangan AI nasional juga diarahkan sejalan dengan Peta Jalan Visi Indonesia Digital 2045 serta visi Indonesia Emas.

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berharap Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi AI, tetapi juga memiliki fondasi yang kuat untuk mengembangkan dan memanfaatkan teknologi tersebut di dalam negeri.

 

(Rizki Ramdani)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Tutup