BI Perkuat Sinergi Pengendalian Inflasi Pangan di Sulampua, Produksi dan Distribusi Jadi Fokus
MAKASAR, Suarana.id – Bank Indonesia (BI) bersama pemerintah pusat dan daerah memperkuat sinergi pengendalian inflasi pangan melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) 2026.
Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas harga pangan, memperkuat ketahanan pangan nasional, serta melindungi daya beli masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah.
Penguatan sinergi ini mengemuka dalam GPIPS Sulampua 2026 yang berlangsung di Makassar, Sulawesi Selatan, pada 23 Oktober 2026. Kegiatan tersebut dibuka oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas A.M. Djiwandono bersama Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Dradjad Hari Wibowo, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi.
Acara tersebut turut dihadiri kepala daerah se-Sulampua.
Bank Indonesia menegaskan bahwa inflasi pangan bukan sekadar angka statistik, melainkan persoalan yang dirasakan langsung masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Gejolak harga pangan dapat memengaruhi daya beli, khususnya masyarakat berpendapatan rendah.
Karena itu, inflasi kelompok pangan bergejolak atau volatile food perlu dijaga dalam kisaran sasaran 3,0% hingga 5,0%, sebagaimana disepakati dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) pada 29 Januari 2026.
Melalui TPIP dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), BI bersama pemerintah, kementerian/lembaga, pelaku usaha, dan mitra strategis terus memperkuat ketahanan pangan serta menjaga stabilitas harga.
Tallukarsa Pangan Sulampua, Perkuat Produksi dan Distribusi
GPIPS Sulampua 2026 menghadirkan inovasi pengendalian inflasi melalui program “Tallukarsa Pangan Sulampua”, yang berarti tiga daya upaya.
Inovasi tersebut terdiri atas Karsa Daya, Karsa Sambung, dan Karsa Tata. Ketiganya menjadi bagian dari upaya memperkuat konektivitas dan rantai pasok pangan sesuai tema GPIPS 2026, yakni “Memperkuat Konektivitas dan Rantai Pasok untuk Ketahanan Pangan Sulampua di Tengah Risiko Iklim”.
Penguatan tersebut dinilai penting mengingat karakteristik Sulampua sebagai wilayah kepulauan dengan sentra produksi dan wilayah konsumsi yang tersebar.
Ketimpangan pasokan antardaerah, tantangan distribusi, serta risiko perubahan iklim, termasuk El Nino, dapat memengaruhi produksi dan kelancaran pasokan pangan.
Oleh karena itu, pengendalian inflasi dilakukan secara terintegrasi, tidak hanya melalui stabilisasi harga dalam jangka pendek, tetapi juga dengan memperkuat produksi dan meningkatkan efisiensi rantai pasok.
Karsa Daya diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi pertanian dan perikanan melalui penyediaan sarana dan prasarana produktif, serta dukungan pembiayaan perbankan bagi kelompok tani dan nelayan.
Sementara itu, Karsa Sambung diwujudkan melalui penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) untuk komoditas pangan penyumbang inflasi.
Program ini juga mencakup peluncuran Mini Distribution Centre atau kios pangan bergerak melalui armada mobil guna memperpendek rantai pasok hingga ke pasar.
Pada tingkat pusat, sinergi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan BUMN logistik turut diperkuat untuk menekan biaya distribusi.
Adapun Karsa Tata berfokus pada penguatan kelembagaan dan ekosistem pangan.
Salah satu upayanya dilakukan melalui business matching kelompok tani dengan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai pihak penyerap hasil produksi atau offtaker.
Langkah tersebut bertujuan memastikan kebutuhan pangan dapat terpenuhi sekaligus memberikan kepastian pasar bagi kelompok tani.
Selain itu, kerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dilakukan melalui sekolah lapang iklim agar petani dan nelayan mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim dan tetap produktif.
Sinergi dengan Bapanas juga diperkuat melalui pengembangan neraca pangan sebagai sistem peringatan dini terhadap potensi defisit pangan sekaligus acuan dalam merumuskan kebijakan stabilisasi pasokan dan harga.
Kisah Sukses Daerah Jadi Model Penguatan Ketahanan Pangan
Inovasi Tallukarsa Pangan Sulampua dilatarbelakangi sejumlah keberhasilan di daerah yang dapat direplikasi sesuai karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah.
Di Sulawesi Selatan, pengelolaan kandang ayam petelur dan pedaging secara modern menggunakan sistem closed house dinilai mampu menjaga kepastian produksi.
Sementara di Gorontalo, taksi nelayan yang dikelola berbasis koperasi menjadi salah satu upaya mendukung produktivitas sektor perikanan.
Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas A.M. Djiwandono mengatakan, keberhasilan tersebut diharapkan dapat dikembangkan dan diterapkan di daerah lain.
“Ke depan, peningkatan produksi hingga efisiensi rantai pasok, agar direplikasi ke daerah lain sehingga inflasi terkendali dan berdampak bagi masyarakat,” ujar Thomas.
GPIPS Jadi Momentum Komitmen Seluruh Pihak
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Dradjad Hari Wibowo menyampaikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah berbagai tantangan.
Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan ekonomi sebesar 5,45% pada semester I-2026 dan inflasi nasional 2026 yang tercatat 3,28%, sesuai sasaran 2,5% ± 1%.
Investasi hingga September 2026 mencapai Rp1.539,2 triliun atau tumbuh 7,3%. Sebanyak 50,6% investasi tersebut dikontribusikan dari luar Jawa.
“Tugas kita adalah memastikan modal ini mengalir ke petani, nelayan dan usaha pangan di Sulampua,” tegas Dradjad.
Ia juga menekankan bahwa fundamental ekonomi yang kuat, inflasi terkendali, dan sinergi antardaerah menjadi modal penting untuk membangun Sulampua yang tangguh menghadapi berbagai tekanan.
Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung program Presiden untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara swasembada pangan.
Menurut Amran, sejumlah langkah transformasi dilakukan melalui penataan regulasi, revitalisasi harga pupuk bersubsidi hingga turun 20% tanpa tambahan APBN, serta penambahan volume pupuk bersubsidi sebanyak 700.000 ton.
Langkah tersebut ditujukan untuk memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan produktivitas petani.
Amran menyampaikan, transformasi sektor pertanian tercermin dari indeks Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 131,11, yang disebut sebagai capaian tertinggi selama 34 tahun terakhir.
Selain itu, cadangan stok beras Indonesia per 23 Oktober 2026 mencapai sekitar 4,5 juta ton.
Pada sektor perdagangan pertanian, ekspor produk pertanian segar dan olahan pada 2025 tercatat meningkat Rp166,53 triliun atau 28,26%.
Sementara itu, impor mengalami penurunan Rp41,67 triliun atau 9,66%.
Sulawesi Selatan Perkuat Strategi 4K
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi menyampaikan bahwa pemerintah provinsi bersama Bank Indonesia dan TPID se-Sulampua akan terus memperkuat sinergi melalui strategi 4K.
Strategi tersebut meliputi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
“Melalui GPIPS Sulampua 2026, kami berharap sinergi ini bisa melahirkan berbagai langkah konkret, seperti perluasan kerja sama antardaerah, penguatan neraca pangan, hingga penguatan dukungan sarana produksi, teknologi, infrastruktur logistik dan pembiayaan perbankan,” ujarnya.
TPIP dan TPID Rumuskan Lima Komitmen Pangan Sulampua
Rangkaian GPIPS Sulampua 2026 juga diisi dengan Rapat Koordinasi TPIP/TPID se-Sulampua.
Rapat yang dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Ferry Irawan tersebut merumuskan “Panca Reso Sipatokkong Pangan Sulampua” sebagai lima komitmen bersama.
Pertama, memperkuat produksi pangan dari sisi hulu yang adaptif terhadap perubahan iklim, sekaligus mendorong modernisasi sektor pertanian dan perikanan.
Kedua, memperkuat hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah dan memperpanjang umur simpan produk pangan.
Ketiga, memperluas akses pembiayaan bagi petani dan nelayan melalui fasilitas business matching dengan perbankan.
Keempat, meningkatkan kualitas data stok pangan serta pelaksanaan operasi pasar di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) berbasis Early Warning System (EWS) dan neraca pangan.
Kelima, memperkuat konektivitas antarpulau guna mendukung integrasi ekosistem pangan.
Pelaksanaan GPIPS Sulampua merupakan rangkaian keberlanjutan gerakan nasional pengendalian inflasi yang keempat pada 2026.
Sebelumnya, kegiatan serupa telah dilaksanakan di wilayah Sumatera pada 11 Februari, Jawa pada 13 Mei, serta Bali, Nusa Tenggara pada 27 Juli 2026.
Ke depan, Bank Indonesia bersama pemerintah pusat dan daerah melalui TPIP/TPID akan terus memperkuat sinergi dengan kementerian/lembaga, pemangku kepentingan, pelaku usaha, dan mitra strategis.
Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, mengendalikan inflasi pangan, serta menjaga daya beli masyarakat sebagai bagian dari langkah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Tinggalkan Balasan
