Bupati Aep Buka FGD Pajak Daerah, Pemkab Karawang Matangkan Rencana Penyesuaian NJOP 2027

KARAWANG, Suarana.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang mulai membahas rencana penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun 2027. Kebijakan tersebut menjadi perhatian karena berkaitan dengan perkembangan harga tanah dan properti serta potensi perubahan dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Pembahasan dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) dan Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah yang digelar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Karawang di Hotel Akhsaya Karawang, Kamis (19/11/2026).
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, S.E. Hadir pula Kepala Bapenda Karawang, Sahali Kartawijaya, S.T., M.M., bersama sejumlah pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha dan pimpinan perusahaan di kawasan industri.
FGD menghadirkan Kristian Widya Wicaksono, Ph.D., dari Universitas Katolik Parahyangan sebagai narasumber. Ia memaparkan hasil kajian mengenai rencana penyesuaian NJOP di Kabupaten Karawang.
Bupati Aep Syaepuloh mengatakan, kebijakan pengelolaan pajak daerah perlu dibahas secara terbuka dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, setiap kebijakan yang direncanakan pemerintah daerah harus memiliki dasar kajian yang jelas dan mempertimbangkan kondisi di lapangan.

“Prinsipnya, kita ingin setiap kebijakan memiliki dasar yang kuat dan dibahas bersama. Kami juga ingin mendengar masukan dari para pelaku usaha dan seluruh pihak terkait. Harapannya, kebijakan ini bisa berjalan secara proporsional, dengan tetap memperhatikan kondisi masyarakat dan dunia usaha,” ujar Aep.
Ia berharap forum tersebut dapat memberikan pemahaman kepada seluruh pihak mengenai arah kebijakan penyesuaian NJOP 2027. Selain itu, masukan dari pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya diharapkan menjadi bahan pertimbangan sebelum kebijakan diterapkan.
Bupati juga menegaskan bahwa optimalisasi pajak daerah merupakan salah satu langkah untuk memperkuat kemampuan fiskal pemerintah daerah. Dengan demikian, pembiayaan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dapat terus dilakukan.
Dalam pemaparan kajian, disampaikan bahwa masih terdapat kesenjangan antara NJOP yang digunakan sebagai dasar pengenaan PBB-P2 dengan perkembangan harga pasar tanah dan properti di sejumlah wilayah Karawang.
Perkembangan kawasan industri, pembangunan infrastruktur, pertumbuhan pusat-pusat ekonomi, serta peningkatan aksesibilitas wilayah dinilai turut mendorong perubahan nilai tanah dan properti.
Sementara itu, pemutakhiran NJOP terakhir dilakukan pada 2022. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan perlunya penyesuaian agar nilai yang digunakan dalam administrasi perpajakan lebih mencerminkan perkembangan wilayah saat ini.
Rencana penyesuaian NJOP 2027 juga mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah melalui Perda Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Melalui FGD tersebut, Pemkab Karawang berupaya membuka ruang komunikasi dan konsultasi dengan berbagai pihak, terutama pelaku usaha, pengelola kawasan industri, pimpinan perusahaan, serta asosiasi.
Tercatat sekitar 500 peserta diundang dalam kegiatan tersebut. Keterlibatan berbagai unsur ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai dampak dan kesiapan pelaksanaan kebijakan penyesuaian NJOP.
Pemkab Karawang berharap rencana tersebut dapat dikaji secara terukur dan komprehensif dengan mempertimbangkan perkembangan serta karakteristik masing-masing wilayah.
Optimalisasi pendapatan daerah diharapkan tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan pajak, tetapi juga memperhatikan kemampuan masyarakat, keberlangsungan dunia usaha, serta kebutuhan pembangunan daerah.
Dengan demikian, rencana penyesuaian NJOP 2027 diharapkan dapat menghasilkan kebijakan perpajakan yang proporsional, berkeadilan, dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Karawang.


