Ghozali Center Ketuk Pintu Kejari, Dugaan Transaksi Paket POKIR Dinas Pertanian Jadi Sorotan

KARAWANG, Suarana.id – Lembaga Ghozali Center Indonesia (GCI) resmi melaporkan dugaan penyimpangan pengelolaan paket proyek Pokok Pikiran (POKIR) di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Karawang ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang, Rabu (11/11/2026).

Laporan Pengaduan (Lapdu) tersebut diserahkan sekitar pukul 11.20 WIB. GCI menduga terdapat praktik pengaturan hingga jual beli paket proyek POKIR, termasuk dugaan pengondisian penyedia pekerjaan pada program yang berkaitan dengan ketahanan pangan.

Langkah pelaporan ini merupakan tindak lanjut dari audiensi GCI dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang (DPKPP) pada 3 November 2026.

Dalam audiensi tersebut, pihak GCI mengaku hanya diterima oleh Sekretaris DPKPP, Angga Satria Atmaja. Mereka belum berhasil bertemu langsung dengan Kepala Dinas maupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk meminta penjelasan lebih lanjut.

Direktur GCI, Lili Ghozali, sebelumnya mempertanyakan mekanisme pengelolaan proyek POKIR, mulai dari kewenangan pejabat terkait, proses penentuan penyedia, hingga kesesuaian pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

Pengurus GCI, Apriyona, ST, menegaskan bahwa anggaran POKIR merupakan uang publik yang harus dikelola secara transparan dan digunakan sesuai peruntukannya.

“Kami ingin semuanya terang. Mulai dari perencanaan, penentuan lokasi, proses pengadaan, siapa penyedianya, nilai kontrak, sampai realisasi pekerjaan. Jangan sampai anggaran untuk kepentingan masyarakat justru menjadi ladang transaksi,” tegas Apriyona.

Melalui laporan tersebut, GCI meminta Kejari Karawang melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dokumen proyek POKIR di lingkungan DPKPP/Dinas Pertanian Kabupaten Karawang.

Pemeriksaan itu diharapkan dapat menelusuri mekanisme penganggaran dan pengadaan, mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga terlibat, serta memastikan ada atau tidaknya indikasi kerugian keuangan negara.

GCI juga meminta aparat penegak hukum memproses pihak-pihak yang nantinya terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang-undangan.

Redaksi Suarana.id menegaskan bahwa dugaan yang disampaikan GCI dalam laporan tersebut masih memerlukan pembuktian melalui proses pemeriksaan aparat penegak hukum. Laporan pengaduan bukan merupakan vonis ataupun bukti bahwa pihak yang disebut telah melakukan tindak pidana.

Sesuai prinsip keberimbangan dan asas praduga tak bersalah, Dinas Pertanian, DPKPP Kabupaten Karawang, maupun pihak-pihak yang berkaitan dengan laporan tersebut tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh tanggapan resmi dari Dinas Pertanian Kabupaten Karawang maupun Kejaksaan Negeri Karawang terkait laporan pengaduan yang disampaikan GCI.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Tutup