Gibran Mundur, Ujian Negara Hukum Indonesia Belum Berakhir

Chrisindo Reformanda Tamalagi, penulis opini yang mengulas isu pengunduran diri Gibran, konstitusi, dan batas kekuasaan dalam perspektif negara hukum. (Istimewa)

Oleh: Chrisindo Reformanda Tamalagi
Ketua Dewan Perwakilan Daerah Relawan Lentera Kasih Prabowo–Gibran | Akademisi

Suarana.id – Pengunduran diri seorang Wakil Presiden tidak semestinya hanya dipandang sebagai berita tentang seseorang yang meninggalkan jabatan. Di balik keputusan tersebut, terdapat persoalan yang jauh lebih besar, yakni bagaimana negara memperlakukan kekuasaan ketika berhadapan dengan tekanan hukum, bagaimana institusi bekerja di tengah dinamika kepentingan politik, serta apakah hukum benar-benar mampu berdiri di atas siapa pun yang sedang memegang kekuasaan.

Gibran Rakabuming Raka disebut telah menyerahkan surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada pimpinan MPR pada 12 November 2026. Keputusan itu muncul setelah polemik mengenai dokumen penyetaraan pendidikan, putusan Mahkamah Agung, serta meningkatnya dorongan sejumlah anggota DPR untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat.

Dalam waktu yang berdekatan, publik juga dikejutkan oleh pengungkapan dugaan penyadapan ilegal yang disebut menyasar Presiden Prabowo Subianto, lingkungan pemerintahan, anggota DPR, partai politik, dan sejumlah tokoh nasional.

Kedua perkara tersebut tidak boleh dicampuradukkan tanpa bukti. Namun, keduanya menghadirkan pertanyaan mendasar: sejauh mana kekuasaan negara dijalankan dalam batas hukum, dan sejauh mana institusi negara mampu mengawasi dirinya sendiri?

Karena itu, pengunduran diri Gibran tidak semestinya dibaca semata-mata sebagai kemenangan atau kekalahan kelompok politik tertentu. Peristiwa tersebut harus ditempatkan dalam konteks yang lebih luas, yakni sebagai ujian terhadap kualitas negara hukum Indonesia.

Saya menulis dengan posisi politik yang terbuka. Saya adalah Ketua Relawan Prabowo–Gibran dan pernah menjadi bagian dari perjuangan politik yang mengantarkan keduanya memperoleh mandat rakyat. Posisi tersebut tidak perlu saya sembunyikan.

Namun, justru karena pernah berada dalam perjuangan politik itu, saya memahami satu batas yang tidak boleh dilampaui: loyalitas kepada pemimpin tidak boleh lebih tinggi daripada loyalitas kepada konstitusi.

Ketika kekuasaan telah diperoleh, ukuran utama bukan lagi siapa kawan dan siapa lawan. Ukurannya adalah apakah setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan kepada negara dan rakyat.

Putusan pengadilan harus dihormati, bukan dipilih sesuai kepentingan

Polemik dokumen pendidikan Gibran telah memasuki ranah hukum. Karena itu, persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya melalui argumentasi politik.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, sebagaimana disebut dalam pembahasan perkara tersebut, dinyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan setingkat SMA. Pada saat yang sama, Mahkamah tidak mengabulkan permohonan untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden.

Selanjutnya, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 disebut mengabulkan gugatan terkait Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 dan memerintahkan pencabutannya.

Kedua putusan tersebut harus dibaca secara utuh dan sesuai ruang lingkup kewenangan masing-masing lembaga peradilan.

Putusan MK dan MA tidak boleh dipertentangkan secara serampangan karena keduanya memiliki kewenangan, objek, dan ruang pemeriksaan yang berbeda. Putusan MA mengenai keputusan administrasi tidak serta-merta dapat disebut sebagai putusan pemakzulan. Sebaliknya, putusan MK juga tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan konsekuensi hukum dari putusan MA.

Di sinilah kedewasaan hukum diuji.

Kita tidak boleh mengambil bagian dari suatu putusan yang menguntungkan posisi politik kita, lalu mengabaikan bagian lain yang tidak menguntungkan.

Hukum tidak boleh dipilih seperti menu politik.

Jika suatu keputusan administrasi dinyatakan harus dicabut, publik berhak mengetahui bagaimana keputusan tersebut diterbitkan, siapa yang melakukan pemeriksaan, apa dasar hukumnya, dan bagaimana dokumen itu digunakan dalam proses administrasi pencalonan.

Pertanyaan tersebut bukan serangan terhadap seseorang. Sebaliknya, pertanyaan itu diperlukan untuk memastikan bahwa negara memiliki mekanisme verifikasi yang dapat dipercaya.

Jangan sampai seluruh persoalan dibebankan kepada individu, sementara institusi yang menerbitkan, memeriksa, dan menggunakan dokumen tidak pernah mengevaluasi prosesnya sendiri.

Namun, putusan pengadilan juga tidak boleh digunakan untuk membangun kesimpulan yang melampaui amar putusan.

Negara hukum menuntut dua keberanian sekaligus: menerima putusan yang tidak menguntungkan kita dan menolak kesimpulan yang tidak dibuktikan oleh hukum.

Gibran mundur, tetapi pertanggungjawaban tidak boleh ikut mundur

Dalam naskah pernyataan pengunduran diri yang menjadi dasar pembahasan ini, Gibran disebut menyampaikan bahwa keputusan tersebut diambil atas permintaan sendiri demi kepentingan bangsa dan kelancaran pemerintahan.

Alasan tersebut merupakan alasan resmi yang perlu dihormati. Namun, dalam negara demokrasi, alasan resmi tidak serta-merta menutup ruang bagi analisis dan pertanyaan publik.

Tidak cukup dasar untuk menyimpulkan bahwa pengunduran diri tersebut semata-mata merupakan pengorbanan demi negara. Namun, sama tidak berdasarnya apabila keputusan itu langsung dianggap sebagai pengakuan atas seluruh tuduhan yang berkembang.

Kedua kesimpulan tersebut sama-sama berisiko melampaui fakta.

Hal yang dapat dianalisis adalah konteks politik dan hukum ketika keputusan itu disampaikan.

Pengunduran diri tersebut disebut terjadi ketika tekanan hukum dan politik meningkat. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi sebelumnya dikabarkan mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat. Rapat paripurna yang semula dijadwalkan membahas usulan tersebut kemudian disebut dibatalkan setelah surat pengunduran diri disampaikan.

Hubungan waktunya dapat dicatat sebagai bagian dari kronologi. Namun, hubungan waktu tidak otomatis membuktikan hubungan sebab-akibat.

Karena itu, pertanyaan yang lebih penting bukan sekadar apakah pengunduran diri tersebut merupakan kemenangan kelompok politik tertentu, melainkan bagaimana negara memastikan seluruh proses berjalan sesuai konstitusi, hukum, dan prinsip akuntabilitas.

 

Disunting ulang: Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Tutup