Kasus Kekerasan Seksual Meningkat, Pakar Desak BPJS Jamin Pengobatan Korban

JAKARTA, Suarana.id – Meningkatnya kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan kembali menyoroti persoalan pemenuhan hak korban, terutama akses terhadap layanan kesehatan dan pemulihan. Pakar kesehatan mendorong pemerintah mengkaji perluasan jaminan BPJS Kesehatan agar korban kekerasan seksual tidak terbebani biaya pengobatan.

Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) 2025 mencatat 376.529 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Jumlah tersebut meningkat 14,07 persen dibandingkan 2024 dan menjadi angka tertinggi dalam satu dekade terakhir.

Dari keseluruhan data tersebut, tercatat 13.113 kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah publik, termasuk 475 kasus di lingkungan pendidikan. Sementara itu, dari 3.682 kasus yang dilaporkan langsung kepada Komnas Perempuan, sebanyak 29 kasus terjadi di lingkungan pendidikan dan 27 di antaranya merupakan kekerasan seksual.

Pakar Kesehatan dari Indo Datum, Sumarlin, menilai penanganan korban tidak boleh hanya berfokus pada proses hukum. Korban juga membutuhkan layanan medis dan pemulihan psikologis yang dapat diakses dengan cepat, termasuk pemeriksaan kesehatan reproduksi, pengobatan infeksi, hingga konseling lanjutan.

“Coba kita bayangkan jika korban kekerasan seksual itu adalah seorang ibu dengan anak. Dampaknya tidak hanya menimpa ibunya saja, tetapi anak-anaknya juga pasti ikut menjadi korban. Begitu pun jika korbannya anak-anak, traumatiknya tidak akan hilang meskipun dia menikah,” ungkap Sumarlin, sebagaimana dikutip NU Online, Kamis (19/11/2026).

Ia menjelaskan bahwa kekerasan seksual dapat menimbulkan dampak medis yang luas, mulai dari cedera fisik, infeksi menular seksual, hingga gangguan somatik kronis. Keterlambatan penanganan berpotensi memperberat kondisi korban.

“Kekerasan seksual menimbulkan dampak medis yang luas dan berlapis, baik fisik maupun reproduksi. Mulai dari cedera fisik, infeksi menular seksual (IMS), hingga gangguan somatik kronis,” ujarnya.

Selama ini, pembiayaan layanan korban dapat diupayakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun bantuan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Namun, menurut Sumarlin, kedua skema tersebut belum selalu mudah dijangkau, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan anggaran dan layanan perlindungan perempuan dan anak.

Ia menilai sebagian korban juga belum siap melapor kepada aparat penegak hukum karena mengalami trauma, sehingga persyaratan administratif tertentu dapat menjadi hambatan untuk memperoleh bantuan medis.

Karena itu, Sumarlin mendorong pemerintah dan pemangku kepentingan mengkaji revisi Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan, khususnya ketentuan yang berkaitan dengan layanan medis bagi korban kekerasan seksual.

Usulan tersebut menjadi pengingat bahwa perlindungan korban perlu dilakukan secara menyeluruh. Pendampingan hukum, layanan kesehatan, pemulihan psikologis, serta dukungan sosial harus saling terhubung agar korban tidak kembali menanggung beban akibat keterbatasan akses layanan.

 

Sumber: NU Online, mengutip CATAHU Komnas Perempuan 2025 dan keterangan pakar kesehatan Sumarlin.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Tutup