Kemenag Siapkan BPJS Kesehatan Gratis bagi 100 Ribu Guru Non-ASN pada 2026

JAKARTA, Suarana.id – Kementerian Agama (Kemenag) menyiapkan fasilitas jaminan kesehatan gratis melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bagi lebih dari 100 ribu guru non-aparatur sipil negara (ASN) pada 2026.
Program tersebut menyasar pendidik yang belum berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kebijakan ini menjadi salah satu bentuk afirmasi pemerintah untuk memperluas perlindungan sosial bagi guru madrasah serta guru pendidikan agama dan keagamaan.
Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag, Amien Suyitno, mengatakan fasilitas tersebut secara khusus diperuntukkan bagi guru non-ASN yang belum memperoleh status PNS maupun PPPK.
“Ini yang terakhir khusus untuk guru non-ASN. Dia bukan PPPK, dia juga bukan PNS. Ada 100.000 guru lebih yang kita kasih BPJS Jaminan Kesehatan dan free mereka nanti,” kata Suyitno dalam rangkaian perayaan Hari Guru Nasional 2026 di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Menurut Suyitno, anggaran program tersebut telah tersedia melalui mekanisme revisi anggaran tahun berjalan. Namun, penyalurannya masih menunggu finalisasi teknis bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Badan Kepegawaian Negara.
Selain jaminan kesehatan, Kemenag juga menyiapkan skema perlindungan lanjutan berupa peluang beasiswa bagi anak guru apabila orang tua mereka mengalami musibah atau risiko tertentu. Kemenag turut mendorong program sertifikasi bagi lebih dari 50 ribu guru untuk meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan pendidik.
Di bidang kepegawaian, Kemenag menyiapkan formasi seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) guru pada 2027. Formasi tersebut direncanakan terbuka bagi pelamar umum maupun guru berstatus PPPK yang memenuhi persyaratan, termasuk ketentuan usia.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut perhatian kepada guru merupakan bagian dari tanggung jawab negara. “Kami ingin para guru betul-betul merasa diperhatikan oleh negara, oleh pemerintah,” kata Menag dalam kegiatan perayaan Hari Guru Nasional di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Perluasan jaminan kesehatan bagi guru non-ASN diharapkan memberikan rasa aman dalam menjalankan tugas pendidikan. Meski demikian, pemerintah perlu memastikan pendataan penerima, persyaratan, dan jadwal aktivasi disampaikan secara terbuka agar guru yang memenuhi kriteria tidak terkendala proses administrasi.
Sumber: NU Online dan Siaran Pers Kementerian Agama


