KUR Bank Kalbar Naik Sidik, Pengamat Soroti Kesiapan Alat Bukti Penyidik

PONTIANAK, Suarana.id – Penanganan kasus dugaan penyimpangan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Kalbar menjadi sorotan setelah Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Barat menyatakan perkara tersebut telah naik ke tahap penyidikan.
Namun, pernyataan bahwa penyidik masih berfokus mengumpulkan minimal dua alat bukti untuk menetapkan tersangka memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan konstruksi hukum perkara tersebut.
Sejumlah aspek prosedural dinilai perlu mendapat perhatian. Dalam sistem hukum acara pidana, peningkatan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan harus didasarkan pada terpenuhinya persyaratan hukum yang berlaku, termasuk adanya dasar yang cukup untuk menduga terjadinya tindak pidana.
Dengan demikian, muncul pertanyaan apabila setelah perkara dinaikkan ke tahap penyidikan, penyidik masih menyampaikan bahwa proses pengumpulan alat bukti menjadi fokus utama.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan persepsi bahwa peningkatan status perkara dilakukan sebelum konstruksi pembuktiannya benar-benar matang.
Dalam proses penegakan hukum, prinsip due process of law atau proses hukum yang adil harus tetap menjadi landasan. Terlebih, tahap penyidikan membuka ruang bagi penyidik untuk melakukan tindakan hukum tertentu sesuai ketentuan perundang-undangan.
Karena itu, ketepatan dalam menentukan status perkara menjadi hal penting agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut, termasuk pejabat maupun pihak internal perbankan yang berpotensi dimintai keterangan.
Sorotan lainnya berkaitan dengan perhitungan kerugian negara. Informasi bahwa nilai kerugian masih dalam proses penghitungan dan belum dapat dipublikasikan turut memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana konstruksi perkara telah disusun.
Dalam perkara dugaan korupsi yang berkaitan dengan penyaluran kredit, aspek kerugian negara memang menjadi salah satu hal penting yang perlu ditelusuri. Meski demikian, penentuan ada atau tidaknya tindak pidana tidak semata-mata bergantung pada hasil penghitungan kerugian negara, melainkan juga harus memperhatikan seluruh unsur pidana yang disangkakan.
Penyidik pun dituntut untuk bekerja secara cermat, profesional, dan transparan. Ketelitian dalam mengumpulkan bukti serta memastikan terpenuhinya unsur tindak pidana menjadi bagian penting agar penanganan perkara tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Dalam konteks ini, publik berhak memperoleh penjelasan yang proporsional mengenai dasar peningkatan status perkara, perkembangan pengumpulan alat bukti, serta proses penghitungan potensi kerugian negara.
Sebab, profesionalitas penegakan hukum tidak hanya diukur dari kecepatan menaikkan status perkara ke tahap penyidikan, tetapi juga dari ketepatan prosedur, kekuatan pembuktian, dan kepastian hukum yang dihasilkan.
Pewarta : RA


