Lantik Asep Surya Atmaja Jadi Bupati Bekasi, Dedi Mulyadi Soroti Layanan Kesehatan hingga Pendidikan
BEKASI, Suarana.id – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melantik Asep Surya Atmaja sebagai Bupati Bekasi definitif di Bale Gede, Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (23/10/2026).
Asep menggantikan Ade Kuswara Kunang yang diberhentikan dari jabatannya. Ia akan melanjutkan sisa masa jabatan Bupati Bekasi periode 2025–2030 hingga 20 Februari 2030.
Dalam sambutannya, Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM menekankan sejumlah prioritas bagi kepemimpinan baru di Kabupaten Bekasi. Fokus tersebut meliputi peningkatan layanan kesehatan, pemerataan akses pendidikan, penggunaan anggaran daerah, serta pembenahan kebersihan dan tata ruang wilayah.
KDM meminta Pemerintah Kabupaten Bekasi memperkuat layanan kesehatan agar dapat menjangkau masyarakat hingga ke tingkat rumah tangga. Salah satu gagasan yang disampaikannya adalah penempatan dokter kontrak di setiap desa dan kawasan perumahan.
“Puskesmas harus lebih baik, RSUD harus lebih baik. Ke depan sudah selayaknya ada dokter keluarga. Tugasnya setiap hari menyambangi warga yang sakit,” ujar KDM.
Ia menegaskan, masyarakat berpenghasilan rendah harus memperoleh akses pengobatan yang layak. Menurutnya, kehadiran dokter secara langsung di rumah warga dapat menjadi salah satu upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
KDM juga meminta anggaran kesehatan difokuskan pada kebutuhan masyarakat, terutama kelompok rentan yang membutuhkan pelayanan medis.
Pendidikan Gratis hingga Perguruan Tinggi
Selain kesehatan, KDM menempatkan pendidikan sebagai salah satu kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bekasi.
Ia mendorong agar warga asli Bekasi memiliki kesempatan lebih luas untuk mengakses pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi.
“Bagaimana agar warga Bekasi asli, yang lahir di sini, besar di sini, kakek neneknya di sini, bisa berubah nasibnya? Tidak ada jalan lain kecuali pendidikan. Mereka harus sekolah gratis sampai perguruan tinggi,” katanya.
Menurut KDM, kebijakan pendidikan perlu diarahkan untuk membuka kesempatan bagi masyarakat meningkatkan taraf hidup melalui akses pendidikan yang lebih baik.
Ia juga mengingatkan pemerintah daerah agar memanfaatkan kemampuan fiskal yang dimiliki secara optimal. Anggaran daerah, kata dia, harus kembali dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik.
KDM menyebut kas daerah masih tersisa sekitar Rp1 triliun, sedangkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) mencapai Rp1,8 triliun.
“Bekasi itu rajanya duit. Uang dari masyarakat ditagih, harus cepat kembali ke rakyat. Jangan disimpan. Belanjakan untuk jalan yang bagus, sekolah yang bagus, dan puskesmas terbaik,” tegasnya.
Minta Wilayah Bekasi Lebih Bersih dan Tertata
Dalam arahannya, KDM turut menyoroti persoalan kebersihan dan penataan wilayah di Kabupaten Bekasi. Ia menyebut masih terdapat sungai yang dipenuhi sampah, rumput liar, serta fasilitas umum di pasar yang belum tertata dengan baik.
Ia meminta kepemimpinan baru di Kabupaten Bekasi memberikan perhatian terhadap kebersihan lingkungan dan estetika wilayah agar masyarakat dapat menikmati ruang publik yang lebih nyaman.
“Bekasi duitnya banyak, tapi daerahnya belum rapi. Akibatnya warga Bekasi kalau weekend larinya ke Ciater, Pangandaran. Sekarang di bawah kepemimpinan dokter Asep, Bekasi harus kinclong,” ujar KDM.
Untuk mendukung upaya tersebut, ia meminta camat dan kepala desa memiliki target kinerja yang jelas dalam menjaga kebersihan serta menata wilayah masing-masing.
KDM juga mendorong evaluasi kinerja aparatur apabila target yang ditetapkan tidak tercapai. Menurutnya, pimpinan perangkat daerah perlu memiliki komitmen dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas.
“Kalau wilayahnya tidak bersih, evaluasi tunjangannya. Kalau Kadis tidak bisa bekerja, buat pakta integritas. Pemimpin harus tegas untuk merubah,” katanya.
Bupati Diminta Lebih Banyak Turun ke Lapangan
KDM juga mengingatkan pentingnya perubahan pola kerja birokrasi. Ia meminta Bupati Bekasi tidak hanya menjalankan tugas dari kantor, tetapi lebih banyak turun langsung untuk melihat kondisi masyarakat dan pelayanan publik.
Menurutnya, pemimpin daerah perlu memantau berbagai persoalan di lapangan, mulai dari kondisi jalan, trotoar, persawahan, kawasan industri, hingga pelayanan di tingkat desa dan kelurahan.
“Bupati jangan jadi bupati kantoran. Harus jadi bupati selokan, bupati trotoar, bupati sawah, bupati pabrik. Masuk ke gang-gang, cek pelayanan kelurahan,” tegas KDM.
Ia menambahkan, kehadiran pemimpin di tengah masyarakat diperlukan agar berbagai persoalan dapat diketahui secara langsung dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan pemerintah daerah.
Menutup arahannya, KDM menyampaikan keyakinannya bahwa Asep Surya Atmaja dapat menjalankan amanah sebagai Bupati Bekasi dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.
“Saya yakin dokter Asep akan bekerja dengan benar dan tidak takut pada tekanan manapun, karena bekerja untuk kepentingan rakyat,” ucapnya.
Pelantikan tersebut turut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bekasi, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, kepala desa, serta tokoh masyarakat.
Tinggalkan Balasan
