Pemerintah Perkuat Budaya Sekolah Aman, Program KREASI Sasar Lebih dari 500 Sekolah

JAKARTA, Suarana.id – Pemerintah memperkuat upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, inklusif, dan bebas dari kekerasan melalui kolaborasi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta organisasi masyarakat sipil. Penguatan tersebut diarahkan untuk memastikan setiap anak memperoleh perlindungan selama menjalani proses pendidikan.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyebut keberhasilan pendidikan tidak cukup diukur dari capaian akademik. Sekolah juga harus mampu menghadirkan rasa aman, membangun karakter, serta melindungi murid dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan intoleransi.

Upaya tersebut diperkuat melalui program KREASI yang melibatkan pemerintah dan mitra pembangunan. Program ini dirancang untuk mempercepat peningkatan literasi, numerasi, penguatan karakter, serta perlindungan anak di lebih dari 500 satuan pendidikan yang tersebar di delapan kabupaten pada empat provinsi, yakni Sumatera Utara, Lampung, Kalimantan Barat, dan Maluku Utara.

Budaya sekolah aman membutuhkan kerja bersama

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menegaskan bahwa perubahan budaya sekolah harus melibatkan seluruh ekosistem pendidikan, mulai dari guru, kepala sekolah, orang tua, masyarakat, hingga pemerintah. Pendekatan disiplin yang selama ini cenderung mengandalkan hukuman perlu diarahkan menjadi lebih ramah anak dan mengutamakan kepentingan terbaik peserta didik.

Penguatan kebijakan tersebut mengacu pada Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman. Aturan ini menjadi landasan untuk membangun lingkungan belajar yang sehat, inklusif, dan menghargai martabat anak.

CEO Save the Children Indonesia, Dessy Kurwiany Ukar, menyatakan penciptaan lingkungan pendidikan yang aman tidak dapat dilakukan secara parsial atau hanya dibebankan kepada sekolah.

“Kami berkomitmen melalui program KREASI akan terus mendukung upaya pemerintah dalam memastikan setiap anak Indonesia tumbuh dan bebas dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan intoleransi, serta mendapatkan haknya atas pendidikan yang berkualitas dan bermartabat,” ungkap Dessy.

Ia menambahkan, budaya sekolah aman membutuhkan komitmen dan kebiasaan yang dibangun secara berkelanjutan melalui kerja sama berbagai pihak.

Deteksi dini menjadi kunci pencegahan

Kepala Pusat Penguatan Karakter Kemendikdasmen, Rusprita Putri Utami, menekankan pentingnya tata kelola sekolah yang mampu mengenali potensi gangguan keamanan sejak dini. Risiko tersebut tidak hanya berupa ancaman fisik, tetapi juga persoalan sosial dan spiritual yang dapat memengaruhi kondisi murid.

“Mengapa deteksi dini ini sangat penting? Karena sebenarnya berbagai masalah, isu sosial, hal-hal yang tidak kita inginkan, itu sejatinya bisa kita mitigasi jika kita sudah melakukan upaya deteksi dini,” jelas Rusprita.

Deteksi dini perlu diikuti mekanisme pelaporan yang aman, penanganan yang jelas, serta perlindungan terhadap korban dan saksi. Sekolah juga perlu memastikan anak yang mengalami kekerasan tetap memperoleh dukungan psikologis dan hak pendidikan tanpa mendapat stigma.

Orang tua dan lingkungan sekitar ikut bertanggung jawab

Staf Ahli Menteri Bidang Partisipasi dan Lingkungan Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Rini Handayani, mengingatkan bahwa perlindungan anak tidak berhenti di lingkungan sekolah. Keluarga dan orang-orang yang berinteraksi dengan anak juga perlu memiliki kepekaan terhadap potensi kekerasan.

“Karena anak itu 30 persen waktunya di sekolah. Jadi, antara orang tua, keluarga, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, bahkan penjaga sekolah juga harus memiliki sensitivitas,” pungkas Rini.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa upaya mencegah kekerasan membutuhkan perhatian dari seluruh orang dewasa di sekitar anak. Perilaku perundungan, intimidasi, pelecehan, dan diskriminasi tidak boleh dianggap sebagai bagian wajar dari proses tumbuh kembang atau pendisiplinan.

Pelaksanaan kebijakan perlu diawasi

Program penguatan budaya sekolah aman diharapkan tidak berhenti pada sosialisasi dan kegiatan seremonial. Satuan pendidikan perlu memiliki prosedur pencegahan, kanal pengaduan yang mudah diakses, petugas yang memahami perlindungan anak, serta tindak lanjut yang berpihak pada keselamatan korban.

Pemerintah daerah juga memiliki peran untuk memastikan kebijakan diterapkan sesuai kondisi sekolah masing-masing. Evaluasi berkala diperlukan agar program benar-benar menjangkau murid, termasuk anak-anak di wilayah yang memiliki keterbatasan akses layanan perlindungan.

Dengan kolaborasi lintas sektor, sekolah diharapkan menjadi ruang yang tidak hanya mendukung prestasi akademik, tetapi juga melindungi kesehatan psikologis, membangun karakter, dan memberi kesempatan kepada setiap anak untuk tumbuh tanpa rasa takut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Tutup