Sejak Dilantik 5 Oktober, Penghasilan Anggota BPD Pangulah Utara Belum Cair

Ilustrasi suasana administrasi pemerintahan desa terkait keluhan belum cairnya tunjangan penghasilan anggota BPD Pangulah Utara, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang. (Ilustrasi)

KARAWANG, Suarana.id – Seorang anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pangulah Utara, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang, mengeluhkan belum cairnya tunjangan penghasilan setelah dirinya dilantik pada 5 Oktober. Hingga kini, kepastian waktu pencairan hak keuangan tersebut disebut masih belum diperoleh.

Keluhan itu disampaikan Fiqri Agni Yuntafi, anggota BPD Pangulah Utara. Ia berharap pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) memberikan penjelasan mengenai penyebab keterlambatan, tahapan administrasi, serta jadwal pencairan tunjangan penghasilan anggota BPD.

Menurut Fiqri, ketidakjelasan informasi mengenai pencairan tersebut menimbulkan tanda tanya bagi anggota BPD yang telah dilantik dan mulai menjalankan tugas kelembagaan. Ia menilai perlu ada kepastian agar anggota BPD memahami proses administrasi yang sedang berjalan.

Ia juga meminta DPMD menjalankan koordinasi dan fasilitasi administrasi secara profesional, transparan, serta menyampaikan informasi yang mudah dipahami oleh anggota BPD.

“Kami berharap ada penjelasan terbuka mengenai penyebab belum cairnya tunjangan penghasilan, bagaimana tahapan pencairannya, dan kapan hak tersebut dapat diterima,” Kata Fiqri Senin, (16/11/2026)

Fiqri turut meminta agar DPMD menjelaskan langkah konkret untuk mencegah persoalan serupa terulang. Menurutnya, keterbukaan informasi penting agar keterlambatan administrasi tidak menimbulkan ketidakpastian maupun mengurangi kepercayaan terhadap pelayanan pemerintah daerah.

BPD merupakan lembaga yang memiliki fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Di antaranya membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat, dan melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

Karena itu, Fiqri berharap hak keuangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas anggota BPD dapat dikelola dengan tertib dan memiliki kepastian administrasi.

Ia menegaskan, keluhan tersebut disampaikan sebagai bentuk kritik dan evaluasi terhadap pelayanan administrasi pemerintahan daerah, bukan semata-mata untuk menyampaikan kekecewaan.

“Jangan sampai anggota BPD dituntut menjalankan kewajiban dan tanggung jawab kelembagaan, sementara kepastian atas hak penghasilannya belum jelas,” ujarnya.

Hingga naskah ini disusun, belum terdapat keterangan dari DPMD Kabupaten Karawang mengenai penyebab dan jadwal pencairan tunjangan penghasilan yang dikeluhkan tersebut. Suarana.id membuka ruang bagi DPMD maupun pihak terkait untuk menyampaikan penjelasan dan hak jawab agar persoalan ini dapat diberitakan secara berimbang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Tutup