13.044 Pekerja di Jabar Kena PHK, Pemprov Perluas Akses Lowongan Kerja
BANDUNG, Suarana.id – Sebanyak 13.044 pekerja di Jawa Barat terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) selama Januari hingga September 2026. Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperkuat perlindungan hak pekerja dan memperluas akses terhadap lapangan kerja baru.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat, I Gusti Agung Kim Fajar, mengatakan pemerintah memfasilitasi pemenuhan hak pekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, Pemprov Jabar memperkuat koordinasi dan deteksi dini untuk mengantisipasi potensi persoalan hubungan industrial. Jika muncul permasalahan, penyelesaian diupayakan melalui dialog antara pihak terkait.
“Koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan turut dilakukan untuk mendukung akses pekerja terhadap manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Jaminan Hari Tua (JHT) sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Kim, Rabu (14/10/2026).
Pemprov Jabar Buka Akses Lowongan Kerja Lewat Nyari Gawe
Untuk membantu pencari kerja menemukan pekerjaan baru, Pemprov Jabar memfasilitasi penempatan tenaga kerja melalui aplikasi Nyari Gawe.
Aplikasi tersebut mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Berdasarkan data per 9 Oktober 2026, Nyari Gawe mencatat 704.121 pencari kerja dan melibatkan 714 perusahaan.
Selain itu, tersedia 24.085 lowongan kerja dengan 1.209 pelamar tercatat telah diterima bekerja.
Data tersebut menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam memperluas akses informasi lowongan kerja melalui layanan digital. Dengan demikian, pencari kerja dapat menemukan peluang pekerjaan dari perusahaan yang terdaftar dalam platform tersebut.
Bursa Kerja Online Sediakan Ribuan Lowongan
Selain Nyari Gawe, Pemprov Jabar mengembangkan program Bursa Kerja Online. Program ini dilakukan melalui siaran langsung bersama Gubernur Jawa Barat di akun TikTok @dedimulyadiofficial.
Hingga 9 Oktober 2026, Bursa Kerja Online telah dilaksanakan dalam empat edisi. Program tersebut melibatkan 89 perusahaan dan menyediakan 5.768 lowongan pekerjaan.
Melalui program ini, pemerintah berupaya mempertemukan perusahaan dengan pencari kerja secara lebih mudah. Informasi lowongan juga dapat diakses masyarakat melalui siaran digital.
Pelatihan Kerja untuk Tingkatkan Kompetensi
Pemprov Jabar juga mendorong peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan berbasis kejuruan. Program tersebut mencakup berbagai bidang yang dibutuhkan dunia kerja.
Beberapa jenis pelatihan yang disediakan antara lain otomotif, menjahit, barista, pengelasan, manufaktur, operator forklift, dan pembuatan konten digital.
Selain pelatihan di tempat, Disnakertrans Jabar memanfaatkan Mobile Training Unit untuk memperluas jangkauan pelatihan. Pemerintah juga mendorong pelatihan kewirausahaan agar masyarakat memiliki peluang membangun usaha mandiri.
Berbagai langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemprov Jabar dalam menghadapi dampak PHK. Pemerintah berharap perlindungan hak pekerja, perluasan informasi lowongan, dan peningkatan keterampilan dapat membantu masyarakat memperoleh pekerjaan maupun mengembangkan usaha. ***
Tinggalkan Balasan
