Polemik Parkir Stadion Singaperbangsa, Askun Sebut Kadisparpora Biang Kerok

Asep Agustian, S.H., M.H. (Askun), praktisi hukum sekaligus Ketua DPC PERADI Karawang, (Istimewa)

KARAWANG, Suarana.id – Polemik tarif dan pengelolaan parkir Stadion Singaperbangsa Karawang oleh pihak ketiga mendapat sorotan dari praktisi hukum sekaligus pengamat kebijakan, Asep Agustian, S.H., M.H.

Pria yang akrab disapa Askun tersebut mengapresiasi sikap tegas Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, dalam menyikapi persoalan pengelolaan parkir di kawasan stadion tersebut.

Namun, Askun menilai persoalan itu tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab perusahaan pengelola parkir. Ia justru menyoroti lemahnya koordinasi internal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang, khususnya Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora).

Menurutnya, Kepala Disparpora Karawang, Abas Sudrajat, semestinya terlebih dahulu melaporkan dan mengoordinasikan rencana kerja sama pengelolaan parkir kepada Bupati sebelum menandatangani atau memberlakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pihak ketiga.

Askun menilai, langkah tersebut penting agar kebijakan yang diambil organisasi perangkat daerah (OPD) tetap sejalan dengan arahan kepala daerah. Terlebih, renovasi Stadion Singaperbangsa disebut belum sepenuhnya rampung.

Ia bahkan melontarkan kritik keras terhadap sikap Kepala Disparpora yang dinilainya telah mendahului kebijakan pimpinan daerah.

“Atasan dan bawahan itu memang harus bersinergi agar setiap kebijakan dan program kerja sesuai dengan rencana. Tetapi bukan berarti bawahan boleh mendahului kebijakan pimpinan. Dalam persoalan parkir Stadion Singaperbangsa ini, saya menilai biang keroknya adalah Kadisparpora yang songong,” tutur Askun, Kamis (19/11/2026).

Menurut Askun, seluruh pejabat OPD harus memahami batas kewenangan dan mekanisme koordinasi dalam mengambil keputusan. Kedekatan dengan kepala daerah tidak boleh dijadikan alasan untuk membuat kebijakan strategis tanpa komunikasi dan arahan pimpinan.

Usulkan Parkir Fasilitas Umum Gratis atau Tarif Flat

Selain menyoroti persoalan koordinasi, Ketua DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Karawang tersebut juga mengusulkan agar layanan parkir di fasilitas umum yang dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat digratiskan.

Namun, apabila pengelolaan parkir tetap diberlakukan untuk mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD), ia meminta pemerintah menetapkan tarif tetap atau flat yang terjangkau masyarakat.

“Misalnya untuk kendaraan roda dua cukup Rp2.000 dan mobil Rp4.000. Jangan sampai tarifnya melebihi itu. Artinya, jangan memberatkan masyarakat yang ingin menikmati fasilitas umum,” ujarnya.

Askun juga meminta agar setiap PKS pengelolaan parkir mencantumkan ketentuan yang jelas mengenai tanggung jawab pengelola, termasuk apabila terjadi kehilangan kendaraan di area parkir.

Menurutnya, perusahaan pengelola parkir tidak seharusnya hanya memperoleh keuntungan dari jasa pengelolaan, tetapi juga harus memiliki tanggung jawab yang jelas terhadap pelayanan dan keamanan kendaraan pengguna.

“Selama ini, ketika terjadi kehilangan kendaraan, pengelola parkir sering kali tidak mau bertanggung jawab. Padahal mereka mendapatkan keuntungan dari pengelolaan parkir tersebut,” terangnya.

Soroti Target PAD dan Evaluasi Kerja Sama

Persoalan lain yang menjadi perhatian Askun adalah transparansi penerimaan PAD dari kerja sama pengelolaan parkir dengan pihak ketiga.

Ia meminta Pemkab Karawang memastikan setiap PKS memiliki target pendapatan tahunan yang terukur, disertai mekanisme pengawasan dan evaluasi secara berkala.

Askun mempertanyakan apabila pengelola parkir terus menyampaikan alasan kerugian sehingga target penerimaan daerah tidak tercapai. Ia juga menilai pemerintah harus memiliki keberanian mengevaluasi bahkan mengakhiri kerja sama apabila pengelola tidak memenuhi kewajibannya.

“Selama ini, retribusi parkir yang dikelola pihak ketiga disebut tidak pernah mencapai target. Alasannya selalu rugi. Tetapi ketika PKS akan dicabut dan dialihkan kepada perusahaan atau pengelola lain, mereka justru lebih galak dari pejabat,” sindirnya.

Lebih lanjut, Askun mendorong adanya koordinasi dan pengawasan terpadu antara Disparpora, Dinas Perhubungan (Dishub), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Menurutnya, sinergi antarlembaga diperlukan agar pengelolaan parkir di fasilitas umum berjalan sesuai aturan, penerimaan daerah dapat dioptimalkan, dan masyarakat memperoleh pelayanan yang layak.

“Intinya, jangan sampai memberatkan masyarakat. Jangan sampai masyarakat sudah membayar pajak untuk membangun fasilitas umum, tetapi ketika ingin menikmati fasilitas tersebut masih dibebani tarif parkir yang memberatkan,” pungkasnya.

(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Tutup