Polisi Periksa Polisi! Kasus OKT Karawang Seret Kasat Narkoba dan 7 Anggota

Kapolda Jawa Barat Hengki menegaskan komitmen pembenahan internal dan penindakan tegas terhadap anggota yang terbukti melanggar aturan. (Istimewa)

Suarana.id – Dugaan penyimpangan prosedur dalam penanganan perkara peredaran obat keras tertentu (OKT) di Kabupaten Karawang menyeret delapan personel Polres Karawang ke pemeriksaan intensif Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Jawa Barat.

Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Kasat Narkoba Polres Karawang, Kompol Afrizal Wahyudi Achmad. Pemeriksaan terhadap pejabat yang memiliki tanggung jawab langsung dalam penanganan perkara narkotika dan obat-obatan terlarang tersebut menambah serius perhatian publik terhadap kasus ini.

Kapolda Jawa Barat, Hengki, membenarkan bahwa penindakan terhadap personel yang diduga bermasalah telah dilakukan. Ia menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap anggota yang terbukti melanggar aturan.

“Sudah kita proses itu, sudah kita tindak. Saya berkomitmen dalam membenahi organisasi khususnya di Polda Jawa Barat, reward dan punishment saya berikan dengan tegas bagi yang melanggar,” ujar Hengki di Mapolda Jabar, Selasa (10/11/2026).

Kasus ini menjadi perhatian lantaran penanganan perkara peredaran OKT sebelumnya dikabarkan berujung pada dibebaskannya tersangka. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai proses penegakan hukum, termasuk prosedur penanganan terduga pelaku hingga penentuan status hukumnya.

Delapan personel yang diperiksa kini menjadi bagian dari pendalaman internal untuk mengungkap kemungkinan adanya penyimpangan dalam proses penanganan perkara tersebut.

Pemeriksaan Propam diharapkan tidak berhenti sebatas klarifikasi administratif. Setiap dugaan pelanggaran perlu diurai secara menyeluruh, termasuk siapa yang bertanggung jawab, bagaimana prosedur dijalankan, serta apakah terdapat penyalahgunaan kewenangan dalam penanganan kasus tersebut.

Terlebih, pemberantasan peredaran obat keras ilegal merupakan persoalan serius yang bersentuhan langsung dengan keselamatan masyarakat. Ketika aparat yang seharusnya menjadi garda terdepan penegakan hukum justru diperiksa karena dugaan penyimpangan prosedur, kepercayaan publik tentu menjadi taruhan.

Kapolda Jabar menegaskan komitmennya melakukan pembenahan organisasi melalui penerapan penghargaan dan sanksi secara tegas. Namun, komitmen tersebut perlu dibuktikan melalui penanganan perkara yang transparan, objektif, dan tidak tebang pilih.

Publik kini menunggu hasil pemeriksaan terhadap delapan personel tersebut. Jika ditemukan pelanggaran, penindakan harus dilakukan sesuai ketentuan disiplin maupun kode etik Polri. Apabila ditemukan unsur pidana, penanganannya juga harus mengikuti mekanisme hukum yang berlaku.

Hingga berita ini ditulis, hasil akhir pemeriksaan serta kepastian sanksi terhadap masing-masing personel masih menunggu proses pendalaman Bid Propam Polda Jawa Barat.

Kasus ini menjadi ujian nyata bagi komitmen pembenahan institusi kepolisian. Sebab, perang terhadap peredaran obat keras tidak boleh hanya keras terhadap masyarakat, tetapi juga harus tegas ketika dugaan pelanggaran justru muncul dari internal aparat penegak hukum. ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Tutup