SAFEnet Temukan 127 Konten Kritis Dimoderasi, 94 Disebut atas Permintaan Komdigi

JAKARTA, Suarana.id – Perkumpulan Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet) mengungkap temuan peningkatan jumlah konten kritis di media sosial yang mengalami moderasi dalam dua bulan terakhir. Berdasarkan pemantauan bersama Remotivi, jumlah konten yang tercatat meningkat dari 73 pada 8 September 2026 menjadi 127 konten per 8 November 2026.
Dari total tersebut, sebanyak 94 konten atau 74 persen disebut mengalami moderasi atas permintaan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Temuan ini kembali memunculkan perdebatan mengenai transparansi kebijakan moderasi konten dan perlindungan kebebasan berekspresi di ruang digital.
“Dari 127 konten yang mengalami moderasi, mayoritas dilakukan atas permintaan Komdigi (sebanyak) 94 konten (atau) 74,0 persen,” tulis SAFEnet dalam siaran pers yang dikutip NU Online, Kamis (19/11/2026).
SAFEnet juga mencatat moderasi yang dilakukan platform berdasarkan panduan komunitas meningkat menjadi 33 konten atau 26 persen. Pada rilis sebelumnya, proporsinya tercatat 9,6 persen. Namun, peningkatan moderasi oleh platform tidak berarti permintaan dari Komdigi menurun. Jumlah permintaan kementerian tersebut justru bertambah dari 66 menjadi 94 konten.
Dalam pemantauan Remotivi dan SAFEnet, platform X tercatat menjadi tempat moderasi terbanyak dengan 56 konten atau 44,1 persen. Sementara itu, Threads mencatat 43 konten atau 33,9 persen. Salah satu bentuk moderasi yang ditemukan di Threads adalah geolock, yakni pembatasan akses konten berdasarkan alamat IP pengguna.
SAFEnet turut menyoroti persoalan keterbukaan informasi. “Transparansi juga menjadi masalah lain tidak semua platform mengungkapkan secara terbuka permintaan Komdigi saat melakukan moderasi,” demikian keterangan dalam laporan tersebut.
Sejumlah konten mengenai situasi di Kalimantan dan kabut asap di Palangka Raya juga disebut mengalami penghapusan oleh platform media sosial. Temuan ini menjadi perhatian karena konten yang dibatasi berkaitan dengan isu lingkungan dan informasi yang disampaikan warga.
Di sisi lain, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, menyatakan kementeriannya menghargai pemantauan yang dilakukan masyarakat sipil. Ia menyebut temuan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi.
“Kami menghargai sekali bahwa ada lembaga yang melakukan check and balance, melakukan pemantauan sebagai bagian dari kontrol publik,” kata Mediodecci dalam acara Ngopi Komdigi di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Perbedaan pandangan mengenai moderasi konten menunjukkan pentingnya standar yang jelas, alasan pembatasan yang dapat diketahui, serta mekanisme keberatan yang mudah diakses. Pemerintah dan platform digital diharapkan memastikan penanganan konten berjalan sesuai hukum sekaligus menjaga hak masyarakat untuk menyampaikan kritik.
Sumber: NU Online, 19 November 2026, mengutip siaran pers SAFEnet dan keterangan Komdigi.


