Transfer Karawang Turun Rp946 Miliar, Pemkab Perketat Efisiensi APBD 2027

KARAWANG, Suarana.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang melanjutkan kebijakan efisiensi anggaran dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027. Langkah tersebut dilakukan setelah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan yang berdampak pada semakin terbatasnya ruang fiskal daerah.
Berdasarkan data APBD 2025, APBD 2026, dan pembahasan Rancangan APBD (RAPBD) 2027, pendapatan transfer Kabupaten Karawang tercatat sebesar Rp3,617 triliun pada 2025. Nilainya turun menjadi Rp2,834 triliun pada 2026 dan diproyeksikan kembali menyusut menjadi Rp2,670 triliun pada 2027.
Dengan demikian, pendapatan transfer Karawang diproyeksikan berkurang sekitar Rp946,806 miliar atau 26,17 persen dibandingkan 2025. Penurunan tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk menjaga kesinambungan pembangunan sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan.
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Karawang, Asep Aang Rahmatullah, mengatakan kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah lebih cermat dalam menentukan prioritas belanja.
“Penurunan pendapatan transfer tentu mempengaruhi kemampuan fiskal daerah. Karena itu, kita harus semakin cermat dalam mengelola anggaran,” kata Asep Aang, sebagaimana dikutip ANTARA, Selasa (17/11/2026).
Ia menyampaikan, setiap belanja pemerintah harus memiliki urgensi dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, Pemkab Karawang menerapkan efisiensi melalui Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 6000 Tahun 2026 tentang Pagu Efisiensi per Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Belanja perangkat daerah ditargetkan hemat 15 persen
Kebijakan tersebut menetapkan target efisiensi sebesar 15 persen setelah memperhitungkan belanja wajib dan mengikat, belanja yang telah ditentukan peruntukannya, serta belanja prioritas untuk mendukung pencapaian RPJMD.
Sejumlah pos yang menjadi sasaran penyesuaian antara lain pengurangan belanja perangkat daerah sebesar 15 persen, pemangkasan perjalanan dinas 20 persen, penyesuaian standar satuan harga makan dan minum, serta penghapusan belanja perangkat komputer dan operasional lain yang dinilai masih dapat dirasionalisasi.
Dalam pembahasan RAPBD 2027, defisit awal sebesar Rp657,30 miliar disebut telah ditekan menjadi Rp234,72 miliar melalui optimalisasi pendapatan dan penyesuaian belanja. Pada perkembangan pembahasan terbaru, posisi defisit setelah memperhitungkan pembiayaan disesuaikan kembali menjadi sekitar Rp109,44 miliar.
Asep Aang menegaskan bahwa efisiensi tidak dimaksudkan untuk mengurangi pelayanan dasar masyarakat. Pemerintah daerah, kata dia, tetap memprioritaskan sektor pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, serta program prioritas daerah.
“Pemkab Karawang tetap berkomitmen dan konsisten memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan, serta melanjutkan pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, dan program-program prioritas daerah,” katanya.
Pelayanan publik jadi perhatian
Penurunan pendapatan transfer membuat pelaksanaan APBD 2027 perlu diawasi secara terbuka. Efisiensi anggaran tidak cukup hanya diukur dari besarnya belanja yang dipangkas, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga mutu layanan dan ketepatan sasaran program.
Masyarakat perlu mengetahui pos belanja apa saja yang dikurangi, program mana yang tetap dipertahankan, serta bagaimana pemerintah memastikan penghematan tidak berdampak pada layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan bantuan sosial.
Dengan ruang fiskal yang semakin terbatas, transparansi pembahasan RAPBD 2027 menjadi penting agar kebijakan efisiensi benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat Kabupaten Karawang.
Sumber: ANTARA


